KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, menyoroti belum tersalurkannya dana bagi hasil (DBH) pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Samarinda yang diperkirakan mencapai Rp209 miliar. Persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD karena berkaitan langsung dengan potensi pendapatan daerah dan kemampuan fiskal Kota Samarinda dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026), setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda lantai II.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, didampingi Wakil Ketua DPRD Rusdi, Ahmad Vananzda, dan Celni Pita Sari. Pertemuan juga dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri, anggota DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda.
Ahmad menjelaskan, persoalan utama yang dibahas berkaitan dengan perbedaan penafsiran terhadap aturan mengenai mekanisme penghitungan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda berpandangan bahwa penghitungan bagi hasil seharusnya mengacu pada jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Samarinda. Sementara itu, pemerintah provinsi menggunakan dasar penghitungan yang berbeda sehingga memunculkan selisih perhitungan dana bagi hasil yang menjadi hak daerah.
“Kalau dihitung berdasarkan kendaraan yang terdaftar di Samarinda, seharusnya masih ada sekitar Rp209 miliar dana bagi hasil yang belum tersalurkan dari provinsi. Ini karena adanya perbedaan penafsiran aturan,” jelasnya.
Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Samarinda melalui Wali Kota Andi Harun telah melakukan sejumlah pendekatan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk membahas persoalan tersebut. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan maupun koordinasi langsung dengan harapan dapat ditemukan kesepahaman mengenai mekanisme penghitungan dan penyaluran dana bagi hasil.
Meski demikian, Ahmad menilai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan penyelesaian yang jelas. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat perlu memahami secara menyeluruh dasar perhitungan, regulasi, serta dampak belum tersalurkannya dana tersebut terhadap kondisi keuangan daerah.
Untuk itu, DPRD Samarinda akan membahas langkah lanjutan bersama pimpinan dan seluruh anggota. Beberapa opsi yang dapat ditempuh di antaranya mengundang Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran TAPD provinsi untuk melakukan pembahasan bersama atau membentuk panitia khusus (Pansus) guna mendalami persoalan tersebut.
“Apakah nanti kita mengundang Pak Gubernur bersama jajaran TAPD provinsi atau membentuk Pansus, semuanya akan dibahas. Yang terpenting, kita mencari jalan keluar agar persoalan ini bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Ahmad berharap penyelesaian persoalan DBH pajak tersebut dapat mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif antarpemerintah. Ia menilai dialog menjadi langkah awal yang perlu diutamakan sebelum mempertimbangkan upaya penyelesaian melalui jalur hukum.
Ia juga menegaskan, persoalan tersebut bukan menyangkut kepentingan partai politik maupun kelompok tertentu, melainkan kepentingan seluruh masyarakat Kota Samarinda. Sebab, penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas masyarakat seharusnya turut memberikan manfaat bagi daerah melalui mekanisme pembagian pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita tidak bicara kepentingan partai atau warna politik. Ini kepentingan masyarakat Samarinda. Pajak yang dibayarkan warga harus bisa kembali memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ahmad mengakui belum tersalurkannya dana bagi hasil tersebut turut menjadi perhatian dalam pembahasan proyeksi APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027. Pasalnya, potensi penerimaan sekitar Rp209 miliar tersebut dapat memberikan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah kota untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan berbagai program prioritas daerah.
Apabila dana tersebut dapat diperhitungkan dan disalurkan sesuai hak Pemerintah Kota Samarinda, kapasitas pendapatan daerah tentu berpotensi meningkat. Sebaliknya, ketidakjelasan mekanisme penghitungan dan penyalurannya membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dalam menyusun perencanaan anggaran.
Karena itu, DPRD berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan agar potensi pendapatan daerah tidak kembali mengalami pengurangan pada tahun anggaran mendatang. Bahkan, Ahmad menilai nilai bagi hasil tersebut berpeluang meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samarinda, sepanjang sesuai dengan dasar penghitungan yang berlaku.
“Harapan kita, pada 2027 anggaran daerah tidak kembali berkurang. Bahkan, potensinya bisa bertambah karena jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samarinda terus meningkat,” ujarnya.
Ahmad menambahkan, sejumlah fraksi di DPRD Samarinda telah menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah kota dalam memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut. Dukungan lintas fraksi dinilai penting agar langkah yang diambil benar-benar mewakili kepentingan masyarakat secara luas.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Samarinda terus diperkuat sehingga persoalan dana bagi hasil pajak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menemukan titik terang. Dengan demikian, kepastian pendapatan daerah dapat terjaga dan perencanaan pembangunan Kota Samarinda pada 2027 maupun tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026

















