KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendorong percepatan penyelesaian persoalan Hak Guna Usaha (HGU) eks Kalpataru Group. Upaya tersebut difokuskan pada kepastian hukum status lahan, kejelasan pengelolaan aset perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan, serta perlindungan hak masyarakat yang bermukim maupun memiliki lahan di kawasan tersebut.
Hal itu disampaikannya usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat lantai II DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026). Rapat tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya kurator, kuasa hukum perusahaan, perwakilan masyarakat, serta unsur pemerintah daerah untuk membahas status HGU dan tindak lanjut penanganan lahan yang terindikasi terlantar.
Ahmad Yani mengatakan, RDP tersebut menjadi langkah penting untuk mempertemukan seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam persoalan eks Kalpataru Group. Pasalnya, permasalahan HGU perusahaan tersebut telah berdampak pada masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan di Kukar, terutama terkait kejelasan penguasaan dan kepemilikan lahan.
Menurutnya, pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka ruang komunikasi sekaligus mencari jalan keluar atas persoalan yang selama ini belum terselesaikan. Di sisi lain, status aset perusahaan yang tengah ditangani kurator juga perlu mendapatkan kejelasan agar proses kepailitan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Setidaknya ada titik terang karena kita sudah mempertemukan kurator, pihak kuasa hukum, dan masyarakat untuk membicarakan persoalan ini,” ujarnya.
Ahmad Yani menjelaskan, terdapat dua langkah strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyelesaian persoalan tersebut. Pertama, pemerintah daerah didorong mengusulkan pencabutan atau pembatalan HGU melalui mekanisme dan kewenangan instansi pertanahan yang berwenang, mengingat perizinan perusahaan disebut telah dicabut oleh pemerintah daerah.
Kedua, kurator bersama masyarakat yang memiliki persoalan atau sengketa lahan diminta mengedepankan dialog dan musyawarah. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi, sementara proses penyelesaian kewajiban perusahaan melalui pengelolaan aset kepailitan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Perlu ada langkah untuk mengusulkan pencabutan HGU karena perizinan perusahaan sudah dicabut. Kemudian, kurator dan masyarakat yang bersengketa harus mengutamakan musyawarah agar persoalan bisa diselesaikan dengan baik,” tegasnya.
Ia mengakui, penyelesaian persoalan tersebut tidak sederhana karena terdapat kepentingan berbagai pihak yang harus diperhatikan. Kurator memiliki tanggung jawab mengelola aset perusahaan yang dinyatakan pailit, termasuk menyelesaikan kewajiban kepada para kreditur. Namun, tanggung jawab tersebut tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang memiliki dasar penguasaan maupun kepemilikan atas lahan di kawasan tersebut.
Karena itu, Ahmad Yani meminta agar tidak ada pihak yang mengambil tindakan sepihak di lapangan. Setiap aktivitas maupun langkah pengelolaan aset harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah setempat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, konflik, maupun persoalan hukum baru.
“Kita sudah sepakati, jangan ada tindakan tanpa koordinasi dan kesepakatan dengan pemerintah setempat. Semua harus dibicarakan agar kepentingan masyarakat dan kurator bisa berjalan bersama,” katanya.
Selain persoalan pengelolaan aset, DPRD Kukar juga menyoroti belum tersampaikannya Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pencabutan perizinan perusahaan kepada pihak kurator. Bahkan, menurut Ahmad Yani, masih perlu dipastikan apakah pihak pengadilan telah menerima informasi resmi mengenai pencabutan izin tersebut.
Sebagai tindak lanjut, RDP menyepakati agar SK Bupati terkait pencabutan perizinan disampaikan kepada kurator maupun pihak pengadilan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi dasar informasi dan bahan pertimbangan dalam proses penanganan kepailitan serta pengelolaan aset eks Kalpataru Group.
Ahmad Yani menegaskan, status perizinan perusahaan harus menjadi perhatian serius, terutama terkait aktivitas perkebunan yang masih berpotensi berlangsung di kawasan tersebut. Menurutnya, kegiatan operasional atas nama perusahaan tidak boleh dilakukan tanpa dasar perizinan yang sah.
“Jika perizinannya sudah dicabut, aktivitas perkebunan atas nama perusahaan tidak boleh lagi dilakukan. SK Bupati harus disampaikan kepada kurator dan pengadilan agar menjadi bahan pertimbangan,” pungkasnya.
Melalui RDP tersebut, DPRD Kukar berharap seluruh pihak dapat menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibahas sehingga penyelesaian persoalan HGU eks Kalpataru Group tidak berlarut-larut. DPRD juga menekankan pentingnya kepastian hukum agar proses kepailitan perusahaan tidak mengorbankan hak masyarakat yang selama ini menguasai maupun memiliki lahan di kawasan tersebut.
ADV DPRD Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2026

















