Menu ✖

Mode Gelap
Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

BERITA DAERAH · 19 Nov 2026 21:30 WITA ·

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang


 Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan keberatan atas kebijakan penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2026 yang berdampak pada penurunan pendapatan daerah sebesar Rp209,68 miliar. Foto: Yana Ashari. Perbesar

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan keberatan atas kebijakan penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2026 yang berdampak pada penurunan pendapatan daerah sebesar Rp209,68 miliar. Foto: Yana Ashari.

KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan keberatan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2026. Kebijakan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap kondisi fiskal Kota Samarinda, dengan potensi penurunan pendapatan daerah mencapai Rp209,68 miliar.

Keberatan itu disampaikan Andi Harun kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Lantai 2, Kamis (19/11/2026).

Andi Harun menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari surat Pemerintah Provinsi Kaltim tertanggal 7 Oktober 2026 yang ditandatangani Gubernur Kaltim mengenai penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak untuk 10 kabupaten/kota.

Padahal, APBD Perubahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan melalui kesepakatan antara pemerintah kota dan DPRD. Dokumen anggaran tersebut juga telah melalui proses asistensi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

Menurutnya, perubahan target pendapatan setelah APBD Perubahan ditetapkan menimbulkan persoalan serius. Sebab, sejumlah kegiatan pemerintah telah berjalan dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan anggaran yang sebelumnya disepakati.

“Dampaknya, target pendapatan turun sekitar Rp209 miliar. Sementara kegiatan sudah dilaksanakan, sehingga ada pembiayaan yang belum bisa kita bayarkan,” ungkap Andi Harun.

Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beban keuangan daerah karena pemerintah kota harus memenuhi kewajiban pembayaran atas kegiatan yang telah berjalan, sementara proyeksi pendapatan yang menjadi dasar pembiayaan mengalami pengurangan.

“Konsekuensinya akan menjadi utang, dan angkanya sangat tinggi,” tegasnya.

Atas persoalan tersebut, Pemkot Samarinda melakukan kajian terhadap kebijakan Pemprov Kaltim melalui mekanisme hukum dengan merujuk Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kajian tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni kewenangan pemerintah provinsi dalam menetapkan kebijakan, kesesuaian prosedur penerbitannya, serta dampaknya terhadap prinsip keadilan fiskal bagi seluruh kabupaten/kota, khususnya Samarinda.

Dari hasil kajian itu, Pemkot Samarinda mengidentifikasi tiga temuan kritis dan tiga temuan analitis yang menjadi dasar pengajuan keberatan terhadap kebijakan penyesuaian pendapatan tersebut.

Dalam dokumen tanggapan dan keberatan Pemkot Samarinda, total pengurangan pendapatan sebesar Rp209.680.894.946 berasal dari tiga komponen utama. Rinciannya, penurunan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp39,76 miliar, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp30,28 miliar, serta Bagi Hasil Pajak sebesar Rp139,65 miliar.

Selain besaran pengurangan, Pemkot Samarinda juga menyoroti sejumlah persoalan dalam mekanisme perhitungan. Di antaranya dugaan cacat prosedur dalam penetapan alokasi bagi hasil pajak, penggunaan variabel penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai pengganti jumlah kendaraan terdaftar, serta pengurangan 3 persen untuk insentif pemungutan sebelum pembagian PBBKB.

Pemkot juga mempertanyakan dasar perhitungan penurunan proyeksi penerimaan PBBKB dan kemungkinan adanya pengurangan ganda dalam proyeksi Opsen PKB.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Samarinda telah mengirimkan surat keberatan sekaligus permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim. Andi Harun berharap kebijakan tersebut dapat dikaji ulang sebelum batas waktu 30 November 2026.

“Kami masih berharap Pak Gubernur dapat mempertimbangkan kembali sebelum 30 November melalui surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali yang telah kami sampaikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkot Samarinda tetap mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari penyelesaian terbaik. Komunikasi tersebut, kata dia, terus dilakukan, baik secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp.

Andi Harun berharap Gubernur Kaltim beserta jajaran dapat bersikap terbuka terhadap keberatan yang disampaikan dan melakukan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam kebijakan maupun mekanisme perhitungannya.

“Kami berharap Pak Gubernur bijaksana dan pemerintah provinsi bersedia melakukan koreksi serta peninjauan kembali atas kebijakan ini,” tuturnya.

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut berkurangnya penerimaan daerah, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, keabsahan prosedur, transparansi perhitungan, dan keadilan distribusi fiskal antardaerah.

Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

“Dalam negara hukum, kebijakan fiskal tidak cukup hanya ditetapkan oleh pejabat berwenang. Prosedurnya harus sah, perhitungannya benar, dan distribusinya adil,” pungkasnya.

 

Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92

Dana Bagi Hasil Pajak Rp209 Miliar Belum Disalurkan, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Strategis

19 November 2026 - 18:30 WITA

r94
Trending di BERITA DAERAH