Menu ✖

Mode Gelap
Pemkab Kukar Siapkan Mini MPP di Seluruh Kecamatan, Permudah Akses Pelayanan Publik Perusahaan di Kukar Wajib Serap 85 Persen Tenaga Kerja Lokal, Aulia Minta Perda Ditegakkan Pemkab Kukar Pastikan 17 Program Dedikasi Berlanjut pada 2027, Kesehatan dan Internet Gratis Jadi Prioritas Anhar Minta Wacana Pelarangan Vape Dikaji Komprehensif, Perhatikan Dampak Hukum dan Ekonomi Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

BERITA DAERAH · 20 Nov 2026 13:00 WITA ·

Anhar Minta Wacana Pelarangan Vape Dikaji Komprehensif, Perhatikan Dampak Hukum dan Ekonomi


 Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, meminta wacana pelarangan vape atau rokok elektrik dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, potensi penyalahgunaan narkoba, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi Pemkot Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda, Jumat (20/11/2026). Foto: Yana Ashari. Perbesar

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, meminta wacana pelarangan vape atau rokok elektrik dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, potensi penyalahgunaan narkoba, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi Pemkot Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda, Jumat (20/11/2026). Foto: Yana Ashari.

KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, meminta wacana pelarangan penggunaan vape atau rokok elektrik dikaji secara komprehensif sebelum diterapkan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari potensi penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkoba, kepastian hukum, hingga dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Anhar saat dikonfirmasi awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Lantai II, Jumat (20/11/2026).

Anhar mengatakan, penyalahgunaan vape sebagai media untuk mengonsumsi narkoba merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum. Namun, ia mengingatkan agar penggunaan vape secara umum tidak serta-merta disamakan dengan tindakan penyalahgunaan yang melanggar hukum.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan masyarakat yang menggunakan vape untuk kebutuhan pribadi dengan pihak-pihak yang memanfaatkannya sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat secara luas.

Ia juga menilai, setiap kebijakan pelarangan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat harus memiliki landasan hukum yang jelas. Termasuk mempertimbangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.

“Fatwa MUI tentu harus kita hormati karena ada pertimbangan di balik penerbitannya. Namun, jika berdampak luas, perlu ada tindak lanjut melalui aturan resmi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anhar menekankan pentingnya penelitian dan kajian mendalam untuk mengetahui tingkat penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi narkoba. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki data yang akurat sebelum memutuskan kebijakan pelarangan secara menyeluruh.

Ia mempertanyakan sejauh mana penggunaan vape berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, termasuk berapa besar persentase penggunaannya untuk tujuan tersebut. Data itu dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan di lapangan.

“Perlu ada penelitian mengenai berapa persentase vape yang disalahgunakan untuk narkoba. Kita tidak bisa mengambil kebijakan begitu saja tanpa mempertimbangkan dampaknya,” tegasnya.

Selain aspek hukum dan kesehatan masyarakat, Anhar turut mengingatkan potensi dampak ekonomi apabila pelarangan diberlakukan secara menyeluruh. Sebab, sektor usaha vape juga melibatkan aktivitas perdagangan dan perputaran ekonomi yang menjadi bagian dari mata pencaharian sebagian masyarakat.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan seluruh konsekuensi sebelum menetapkan kebijakan, sehingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam praktik tersebut.

Anhar menegaskan, pemberantasan narkoba harus menjadi komitmen bersama tanpa memandang media maupun cara yang digunakan pelaku. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan, penindakan, serta upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

“Kalau narkoba, melalui cara apa pun, tetap salah dan harus diberantas. Fokusnya adalah menindak pelaku penyalahgunaan serta peredarannya, jangan sampai masyarakat yang tidak menyalahgunakan justru ikut terdampak,” pungkasnya.

 

ADV DPRD Kota Samarinda
Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pemkab Kukar Siapkan Mini MPP di Seluruh Kecamatan, Permudah Akses Pelayanan Publik

20 November 2026 - 16:00 WITA

s4

Perusahaan di Kukar Wajib Serap 85 Persen Tenaga Kerja Lokal, Aulia Minta Perda Ditegakkan

20 November 2026 - 15:00 WITA

s3

Pemkab Kukar Pastikan 17 Program Dedikasi Berlanjut pada 2027, Kesehatan dan Internet Gratis Jadi Prioritas

20 November 2026 - 14:00 WITA

s2

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96
Trending di BERITA DAERAH