Menu ✖

Mode Gelap
Fasilitas Pendidikan Kota Bangun Darat Terus Berkembang, Pemerataan Akses Sekolah Jadi Perhatian Hidupkan Kembali Olahraga Belogo, Kecamatan Kota Bangun Dorong Generasi Muda Lestarikan Budaya Kutai Hujan Mulai Turun, Petani Tenggarong Seberang Bersiap Hadapi Musim Tanam 2026/2027 82 Tim dari 38 Sekolah dan Kampus Ikuti Kontes Robot Cerdas 2026 di IKN, Ini Daftar Juaranya FKUB Samarinda Perkuat Kerukunan Lintas Agama, Siapkan Pembentukan LKUB di 59 Kelurahan

BERITA DAERAH · 13 Sep 2024 13:15 WITA ·

BKPSDM PPU Gelar Sosialisasi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2024


 Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun saat menandatangani komitmen netralitas ASN Perbesar

Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun saat menandatangani komitmen netralitas ASN

KUMALANEWE.ID, PENAJAM – Guna memberikan panduan yang jelas tentang menjaga netralitas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menggelar sosial kebijakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, di gedung Graha Pemuda, pada Jumat (13/9/2024).

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana cara menjaga netralitas, serta menangani potensi yang mungkin muncul pada masing-masing tahapan Pilkada.

Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menyebut bahwa, sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen bersama untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menjelang Pemilu Tahun 2024.

“Mereka yang digaji menggunakan Anggaran APBD wajib netral atau tidak terlibat dalam kegiatan politik,” tegas Makmur Marbun.

Makmur Marbun juga meminta kepada masyarakat termasuk para media massa khususnya di wilayah PPU, agar turut ikut serta membantu dalam melakukan pengawasan terkait keterlibatan ASN dalam kegiatan politik.

“Saya minta bantuannya jika melihat ASN PPU terlibat dalam kegiatan politik, laporkan kepada saya atau ke Bawaslu, dan jangan lupa sertakan bukti berupa foto atau bukti lainya untuk kita berikan sanksi,” pinta Makmur Marbun.

Makmur Marbun juga berharap, melalui sosialisasi ini netralitas bukan hanya sebuah kewajiban hukum, melainkan etika dan tanggung jawab moral oleh seluruh ASN serta aparat pemerintah daerah tanpa terkecuali sehingga menghasilkan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

“Harapannya netralitas bukan hanya sebuah kewajiban hukum saja, melainkan etika dan tanggung jawab moral seluruh ASN serta aparat pemerintah daerah tanpa terkecuali,” pungkas Makmur Marbun.(adv)

Artikel ini telah dibaca 78 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Fasilitas Pendidikan Kota Bangun Darat Terus Berkembang, Pemerataan Akses Sekolah Jadi Perhatian

21 November 2026 - 15:00 WITA

s16

Hidupkan Kembali Olahraga Belogo, Kecamatan Kota Bangun Dorong Generasi Muda Lestarikan Budaya Kutai

21 November 2026 - 14:00 WITA

s15

Hujan Mulai Turun, Petani Tenggarong Seberang Bersiap Hadapi Musim Tanam 2026/2027

21 November 2026 - 13:00 WITA

s14

FKUB Samarinda Perkuat Kerukunan Lintas Agama, Siapkan Pembentukan LKUB di 59 Kelurahan

21 November 2026 - 09:00 WITA

s11

Helmi Abdullah Apresiasi FKUB Samarinda Gelar Hari Toleransi, Dorong Kegiatan hingga Tingkat Kelurahan

21 November 2026 - 08:30 WITA

s10

FKUB Samarinda Jadikan Hari Toleransi Internasional Agenda Tahunan, Bidik Predikat Kota Toleran 2027

21 November 2026 - 08:00 WITA

s9
Trending di BERITA DAERAH