KUMALANEWS.ID – Dalam rangka menyambut pesta demokrasi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, sebagai kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, dan kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, pada (1/2/2024).
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan, tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting. Dimana penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar serta secara serentak dalam tahun yang sama yaitu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian dilanjutkan dengan Pilkada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati serta Walikota-Wakil Walikota.
Menurut Edi Damansyah, sukses atau tidaknya perhelatan pesta demokrasi tersebut, sangat bergantung pada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam pemilu tahun 2024. Tidak hanya anggota partai politik maupun kandidat pasangan calon, masyarakat pun dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada.
“Dalam hal itu, pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu, berkewajiban untuk menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan,” tegas Edi Damansyah.
Lebih lanjut Edi Damansyah mengemukakan, fungsi serta peran TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, juga sangat menentukan kesuksesan dan keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan agar dapat memenuhi secara prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang langsung/ umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
Dalam tahapan pesta demokrasi ini, Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu di setiap daerah.
“Pemetaan kerawanan itu sendiri meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan serta ketertiban masyarakat,” ungkap Edi Damansyah.
Dalam hal itu, TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2024. Apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan, harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap serta aturan hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Tahun 2024.
“Kita bersama turut merasakan bahwa dalam tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 ini, muncul berbagai kerawanan seperti menyebarnya berita bohong dan meningkatnya politik identitas, di samping adanya kerawanan-kerawanan lainnya,” ujar Edi Damansyah.
Edi Damansyah menyebut, berita bohong atau hoax yang disampaikan terutama melalui media sosial bertujuan politis yaitu, dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik, sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat serta merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA, telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tak bertanggungjawab dalam memenangkan konstelasi Pemilu, sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut,” pinta Edi Damansyah.
Edi Damansyah juga menerangkan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) secara administrasi terdiri dari 20 Kecamatan dengan wilayah hukum, Polres Kukar sebanyak 18 Kecamatan, dan Polres Bontang terdapat 2 Kecamatan dari Kukar yakni Kecamatan Muara Badak dan Marang Kayu.
Kemudian, untuk wilayah Teritorial Kodim 0906 Kukar terdapat 17 Kecamatan, dan Kodim 0908 Bontang terdapat 3 Kecamatan dari Kukar yang masuk wilayah Teritorial yakni Muara Badak, Marang Kayu dan Anggana.
“Hal ini perlu kita sinergikan dengan menjalin komunikasi yang baik, sehingga kondusifitas wilayah kita terjaga selama proses tahapan Pemilu Serentak 2024,” tegas Edi Damansyah.
Tak hanya itu, Edi Damansyah juga memberikan penekanan untuk dipedomani bersama dalam menghadapi hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilu serentak tahun 2024. Dimana para Camat, Lurah dan Kepala Desa sebagai kepala wilayah harus memberikan dukungan penyelenggaraan Pemilu dan memahami potensi-potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya peserta demokrasi dimasing-masing wilayah.
Kemudian, jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
“Segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan menggangu penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024,” pinta Edi Damansyah.
“Tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2024,” sambung Edi Damansyah.
Edi Damansyah juga meminta para Camat, Lurah dan Kepala Desa harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarnya berita-berita hoax, serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa.
Selain itu, Inventarisir dan berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman.
“Saya berharap pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kukar bisa berjalan lancar tanpa gangguan yang berarti dan partisipasi pemilih meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan,” pungkas Edi Damansyah.
Untuk diketahui, para peserta Rakor ini merupakan seluruh unsur Forkopimda Kukar, Polres dan Kodim Bontang, KPU, Bawaslu, dan kepala OPD dilingkup Pemkab Kukar serta pimpinan perusahaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sedangkan untuk para Camat, Kapolsek, Danramil, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.(fz)
