KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Ibnu Araby, memaparkan sejumlah isu strategis pendidikan tahun 2026 usai menghadiri rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Selasa (5/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Lantai 2 DPRD Samarinda itu membahas sistem pembelajaran kurikulum terbaru serta kondisi kegiatan fisik pendidikan di jenjang SD, SMP, TK hingga PAUD.
Usai rapat, Ibnu menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memfokuskan persiapan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada minggu ketiga Mei hingga minggu pertama Juni.
“SPMB saat ini sedang kami matangkan, termasuk pembentukan tim Satgas yang sudah diputuskan bersama Inspektorat. Kami juga melakukan sosialisasi terakhir dengan melibatkan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan lancar,” ujarnya kepada awak media.
Ia menjelaskan, tahun ini proses pendaftaran SPMB dilakukan berbasis aplikasi, sehingga orang tua dapat mendaftarkan anaknya secara daring dari rumah. Meski demikian, Disdikbud tetap menyiapkan solusi bagi wilayah dengan keterbatasan akses internet.
“Untuk sekolah di wilayah pinggiran yang akses internetnya terbatas, akan ada pendampingan dari pihak sekolah untuk membantu proses pengunggahan dokumen ke sistem,” jelasnya.
Selain SPMB, Ibnu juga menyoroti polemik kegiatan perpisahan sekolah yang sempat menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak dilarang, namun harus dilaksanakan secara sederhana dan tanpa pungutan dalam bentuk apa pun.
“Kami tidak melarang perpisahan, tetapi harus dilakukan di lingkungan sekolah secara sederhana. Yang tidak diperbolehkan adalah adanya pungutan, baik dalam bentuk arisan, urunan, edaran, maupun melalui komite,” tegasnya.
Terkait pembangunan fisik pendidikan, Ibnu mengakui adanya dampak efisiensi anggaran pada tahun ini. Namun demikian, pihaknya tetap memprioritaskan sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan mendesak.
“Memang ada pengurangan volume kegiatan, tetapi sekolah yang menjadi prioritas tetap kami anggarkan, seperti yang terdampak banjir, perbaikan atap bocor, peninggian ruang kelas, hingga penggantian mebeler rusak,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, nilai anggaran proyek saat ini lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya. Jika sebelumnya satu kegiatan bisa mencapai Rp1 miliar, kini berkisar antara Rp200 hingga Rp300 juta dengan cakupan pekerjaan yang disesuaikan.
Di sisi lain, persoalan kekurangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan serius. Hingga akhir 2026, diperkirakan Samarinda kekurangan sekitar 706 guru.
“Kekurangan ini sementara masih ditutupi oleh guru honorer dan PPPK. Namun yang paling krusial adalah guru kelas di SD, karena mereka bertanggung jawab penuh dalam satu kelas. Jika tidak ada, maka proses belajar mengajar tidak bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Ibnu menambahkan, pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga pengajar meskipun dihadapkan pada keterbatasan regulasi dan anggaran. Ia berharap ada dukungan kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan tersebut.
Selain itu, ia memastikan bahwa pencairan honorarium tenaga pendidik yang sempat mengalami kendala kini telah diproses dan tinggal menunggu penyaluran ke rekening masing-masing penerima.
“Untuk honorarium sudah berproses di BPKD dan tinggal masuk ke rekening. Biasanya kendala hanya pada rekening yang tidak aktif atau kesalahan data,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
