Menu ✖

Mode Gelap
Fasilitas Pendidikan Kota Bangun Darat Terus Berkembang, Pemerataan Akses Sekolah Jadi Perhatian Hidupkan Kembali Olahraga Belogo, Kecamatan Kota Bangun Dorong Generasi Muda Lestarikan Budaya Kutai Hujan Mulai Turun, Petani Tenggarong Seberang Bersiap Hadapi Musim Tanam 2026/2027 82 Tim dari 38 Sekolah dan Kampus Ikuti Kontes Robot Cerdas 2026 di IKN, Ini Daftar Juaranya FKUB Samarinda Perkuat Kerukunan Lintas Agama, Siapkan Pembentukan LKUB di 59 Kelurahan

BERITA DAERAH · 3 Sep 2024 12:15 WITA ·

Pemkab PPU Sosialisasikan Pengukuran Indeks Kebijakan Kabupaten


 Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, saat memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi pengukuran indeks kebijakan Kabupaten (Foto : Dok Pemkab PPU) Perbesar

Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, saat memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi pengukuran indeks kebijakan Kabupaten (Foto : Dok Pemkab PPU)

KUMALANEWS.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengukuran indeks kebijakan Kabupaten PPU, pada Selasa (3/9/2024).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, dan dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun, serta didampangi  Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda PPU, Ainie.

Pada kesempatan itu juga, turut hadir Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah – Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN), Muhammad Aswad, serta para pejabat di lingkungan Pemkab PPU.

Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun mengatakan, sosialisasi ini sebagai wujud memantapkan komitmen kinerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten PPU.

Menurutnya, dari hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2023 secara nasional mengalami peningkatan cukup signifika,  jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu.

“Tahun 2021 yang lalu hanya 40 persen, dan jumlah partisipasi instansi pusat dan daerah yang mengikuti pengukuran IKK juga meningkat 97 persen,” ungkap Makmur Marbun.

Tak hanya itu, Makmur Marbun juga menyebut bahwa masih banyak kebijakan dan regulasi yang diterbitkan hanya sebagai syarat pemenuhan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menekankan pada jumlah serta kuantitas regulasi yang dibuat, bukan pada kualitas kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, untuk mendorong setiap kebijakan publik perlu disertai evidence based yang kuat, inovatif, partisipatif kelompok kepentingan dan komunikatif sebagai modal utama dalam mengupayakan kebijakan publik yang berkualitas.

“Setiap kebijakan publik perlu disertai evidence based yang kuat, inovatif, partisipatif kelompok kepentingan dan komunikatif sebagai modal utama dalam mengupayakan kebijakan publik yang berkualitas,” tutup Makmur Marbun.(adv)

Artikel ini telah dibaca 60 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Fasilitas Pendidikan Kota Bangun Darat Terus Berkembang, Pemerataan Akses Sekolah Jadi Perhatian

21 November 2026 - 15:00 WITA

s16

Hidupkan Kembali Olahraga Belogo, Kecamatan Kota Bangun Dorong Generasi Muda Lestarikan Budaya Kutai

21 November 2026 - 14:00 WITA

s15

Hujan Mulai Turun, Petani Tenggarong Seberang Bersiap Hadapi Musim Tanam 2026/2027

21 November 2026 - 13:00 WITA

s14

FKUB Samarinda Perkuat Kerukunan Lintas Agama, Siapkan Pembentukan LKUB di 59 Kelurahan

21 November 2026 - 09:00 WITA

s11

Helmi Abdullah Apresiasi FKUB Samarinda Gelar Hari Toleransi, Dorong Kegiatan hingga Tingkat Kelurahan

21 November 2026 - 08:30 WITA

s10

FKUB Samarinda Jadikan Hari Toleransi Internasional Agenda Tahunan, Bidik Predikat Kota Toleran 2027

21 November 2026 - 08:00 WITA

s9
Trending di BERITA DAERAH