Menu

Mode Gelap
Dispora Kukar Gelar Pelatihan Kewirausahaan Bertajuk Strategi Membangun Bisnis yang Tangguh dan Berkelanjutan Buka Pelatihan Kewirausahaan, Asisten II Setkab Kukar : Dapat Membantu Mengembangkan Ide Bisnis Yang Inovatif dan Berbasis Teknologi Ngapeh Hambat, Edi Damansyah Pertegas Konsep ASN BerAKHLAK dan Implementasi Efesiensi Anggaran Otorita IKN Selenggarakan Bird Race Pertama di Kalimantan untuk Perkenalkan Keanekaragaman Hayati IKN Bupati Kukar Edi Damansyah Serahkan Hadiah Pemenang Event Trail HERO 2025

BERITA DAERAH · 5 Sep 2024 14:15 WITA ·

Implementasikan UU Nomor 14 Tahun 2018, PPID Pemkab PPU Selenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan


 Implementasikan UU Nomor 14 Tahun 2018, PPID Pemkab PPU Selenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan (foto : kumalanews.id) Perbesar

Implementasikan UU Nomor 14 Tahun 2018, PPID Pemkab PPU Selenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan (foto : kumalanews.id)

KUMALANEWS.ID, PENAJAM – Guna mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), melaksanakan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, diruang rapat Kantor Diskominfo PPU, pada Kamis (5/9/2024).

Mewakili Kepala Diskominfo Penajam Paser Utara Khairudin, Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo PPU, Roinald Pagayang mengatakan kegiatan ini di hadiri dari beberapa SKPD, Kecamatan, Kelurahan serta RSUD yang mengajukan daftar informasi yang dikecualikan (DIK) untuk dilakukan pengujian konsekuensi.

“Pengujian konsekuensi dilakuakn PPID bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan dari Akademisi adqa bapak Mangara Maidlando Gultom yang merupakan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Balikpapan,” ujar Roinald Pagayang.

Lebih lanjut Roinald Pagayang menerangkan bahwa, kegiatan ini didasari Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyatakan informasi data pegawai yang termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dikecualikan.

Menurut Roinald Pagayang, sebelum menyatakan suatu informasi Publik sebagai informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan proses uji Konsekuensi, dengan menyebutkan dasar hukum pengecualian informasi, konsekuensi atau pertimbangan dibuka dan ditutup sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (Perki) 1 Tahun 2021.

“Hasil dari pelaksanaan uji konsekuensi informasi tersebut, akan menghasilkan daftar klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara  yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten PPU,” ungkap Roinald Pagayang.

“Sehingga dapat terjalin koordinasi serta kesepahaman dalam pengelolaan informasi publik secara terpusat antara Dinas Kominfo dengan semua badan publik,” pungkas Roinald Pagayang.(adv)

Artikel ini telah dibaca 28 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dispora Kukar Gelar Pelatihan Kewirausahaan Bertajuk Strategi Membangun Bisnis yang Tangguh dan Berkelanjutan

18 Februari 2025 - 15:15 WITA

lip15

Buka Pelatihan Kewirausahaan, Asisten II Setkab Kukar : Dapat Membantu Mengembangkan Ide Bisnis Yang Inovatif dan Berbasis Teknologi

18 Februari 2025 - 13:15 WITA

lip14

Ngapeh Hambat, Edi Damansyah Pertegas Konsep ASN BerAKHLAK dan Implementasi Efesiensi Anggaran

17 Februari 2025 - 13:15 WITA

lip13

Bupati Kukar Edi Damansyah Serahkan Hadiah Pemenang Event Trail HERO 2025

17 Februari 2025 - 08:15 WITA

DHEN3081 copy 800x600

Bupati Kukar Serahkan Bantuan Dana Hibah sebesar 470 Juta di Masjid Daarusa’adah Kelurahan Loa Tebu

16 Februari 2025 - 09:15 WITA

DHEN2742 copy 800x600

Bupati Kukar Edi Damansyah Lepas Peserta Event Trail Hardenduro Borneo 2025

16 Februari 2025 - 08:15 WITA

DSC01901 copy 800x535
Trending di BERITA DAERAH