Menu

Mode Gelap
HUT ke-81 RI, Ronal Dorong Kemerdekaan yang Berkeadilan dan Menyejahterakan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Perlindungan Pekerja Informal di Samarinda DPRD Samarinda Dorong Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan DPRD Balikpapan-Samarinda Bahas Dampak Tambang hingga Persoalan Banjir Rahmad Mas’ud Ajak Warga Tak Terprovokasi Isu Bendera Borneo Raya

BERITA DAERAH · 11 Sep 2024 09:15 WITA ·

Dishub PPU Percepatan Pembangunan Pelabuhan Penajam di 2025


 Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Penajam Paser Utara (PPU), Alimuddin (foto:kumalanews.id) Perbesar

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Penajam Paser Utara (PPU), Alimuddin (foto:kumalanews.id)

KUMALANEWS.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus mempercepat pembangunan pelabuhan Penajam yang telah dicanangkan. Meski awalnya sempat terkendala persoalan lahan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Penajam Paser Utara (PPU), Alimuddin mengatakan bahwa, Dishub PPU terus melakukan intervensi terhadap percepatan pembangunan pelabuhan Penajam.

Menurutnya, sampai sejauh ini untuk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) darat, Dishub PPU sudah merampungkan.

Sedangkan untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) laut, saat ini Dishub PPU segara merampungkan dalam waktu dekat sebelum 2024 berakhir.

“2025 akan kita usulkan kembali untuk pembangunan pelabuhan Penajam, Tentunya dengan persoalan lahan yang sudah clear n clean,” ujar Alimuddin, Selasa (10/9/2024).

“Sejauh ini KPPR darat sudah selesai, paling tinggal KKPRLnya saja,” sambung Alimuddin.

Lebih lanjut Alimuddin mengemukakan, adapun persoalan lahan yang sempat terjadi telah terselesaikan, dimana adanya surat baru yang dikeluarkan oleh Camat dan Lurah untuk menggugurkan surat yang sebelumnya yang telah terbitkan.

Pasalnya, dalam isis surat tersebut tidak sesuai dengan yang ada di tahun 1996 lalu.

“Persoalan surat itu hanya salah komunikasi semata, namun sudah terselesaikan hingga persoalan lahan,” ungkap Alimuddin.

“Tentunya hal tersebut sudah tak menjadi masalah, karena itu kepemilikan pemerintah secara utuh,” pungkas Alimuddin.(adv)

Artikel ini telah dibaca 84 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

HUT ke-81 RI, Ronal Dorong Kemerdekaan yang Berkeadilan dan Menyejahterakan

19 Agustus 2026 - 23:00 WITA

g71

BPJS Ketenagakerjaan Dorong Perlindungan Pekerja Informal di Samarinda

19 Agustus 2026 - 22:00 WITA

g70

DPRD Samarinda Dorong Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

19 Agustus 2026 - 21:00 WITA

g69

DPRD Balikpapan-Samarinda Bahas Dampak Tambang hingga Persoalan Banjir

19 Agustus 2026 - 20:00 WITA

g67

Rahmad Mas’ud Ajak Warga Tak Terprovokasi Isu Bendera Borneo Raya

19 Agustus 2026 - 19:00 WITA

g66

Cakupan MBG di Balikpapan Hampir 50 Persen, Disdikbud Dorong Perluasan Layanan

19 Agustus 2026 - 18:00 WITA

g65
Trending di BERITA DAERAH