KUMALANEWS. ID, KUTAI KARTANEGARA – Penjabat Sementara (Pjs) Bambang Arwanto menyampaikan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Hal tersebut disampaikan Bambang Arwanto pada saat Rapat Paripurna ke-19 terkait dengan penyampaian nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar Tahun Anggaran (TA) 2025.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripuran, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Junaidi, dan dihadiri jajaran Frokompinda, Polres Kukar, Dandim 0906/Kkr serta seluruh anggota DPRD Kukar hingga perwakilan kepala OPD dilingkungan Pemkab Kukar, pada Senin (18/11/2024).
Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto mengungkapkan bahwa, penyusunan RAPBD ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang diinginkan, sehingga hasilnya dapat optimal.
Menurutnya, proses perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara terintegrasi dan konsisten. Dimana hal tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa, pembangunan yang dilakukan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel dan partisipatif
“Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” ucap Bambang Arwanto.
“Pendapatan Daerah Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025 di Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan mencapai total 7,31 triliun rupiah,” sambung Bambang Arwanto.
Lebih lanjut Bambang Arwanto mengemukakan bahwa, pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah 1,09 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut yakni, Pajak Daerah menyumbang 274,77 miliar rupiah, sementara Retribusi Daerah memberikan tambahan 4,83 miliar rupiah. Sementara, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah diestimasi mencapai 44,14 miliar rupiah.
“Ada juga pos lain dalam PAD yang mencakup berbagai sumber pendapatan tambahan yang mencapai angka 773,91 miliar rupiah,” ungkap Bambang Arwanto.
“Kemudian, sumber pendapatan utama lainnya adalah Pendapatan Transfer yang diproyeksikan mencapai 6,21 triliun,” imbuh Bambang Arwanto.
Bambang Arwanto menyebut dalam kategori ini, transfer pemerintah pusat memberikan kontribusi signifikan sebesar 5,36 triliun rupiah, dan transfer antar pemerintah daerah mencapai 850 miliar rupiah.
Belanja daerah pada sisi pengeluaran, belanja daerah untuk tahun 2025 diproyeksikan mencapai 7,58 triliun rupiah. Belanja ini memiliki beberapa pos utama, termasuk belanja operasi yang memakan porsi terbesar dengan nilai 5,59 triliun rupiah.
“Belanja Pegawai menjadi komponen terbesar dalam Belanja Operasi dengan anggaran 2,45 triliun rupiah, disusul oleh Belanja Barang dan Jasa yang memiliki alokasi 2,64 triliun rupiah,” beber Bambang Arwanto.
“Sementara itu, Belanja Subsidi dialokasikan sebesar 283 juta rupiah, dan Belanja Hibah sebesar 51,43 miliar rupiah,” tambah Bambang Arwanto.
Bambang Arwanto juga menambahkan, untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sejumlah 3,51 miliar rupiah. Selain belanja rutin, terdapat pula Belanja Modal dengan nilai 1,61 triliun rupiah yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pembaharuan infrastruktur serta aset daerah lainnya.
“Untuk situasi yang tidak terduga, dianggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar 50 miliar rupiah. Terakhir, Belanja Transfer dicatat sebesar 768 miliar rupiah, yang diperuntukkan bagi transfer keuangan antar instansi pemerintah atau lembaga terkait,” sebutnya.
Baca juga Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto Ingatkan Potensi Kerawanan Dalam Pilkada 2024 https://kumalanews.id/2024/11/18/pjs-bupati-kukar-bambang-arwanto-ingatkan-potensi-kerawanan-dalam-pilkada-2024/
Tak hanya itu, Bambang Arwanto juga menerangkan bahwa, surplus dan defisit RAPBD 2025 meskipun diperkirakan akan mengalami defisit, hal ini diantisipasi dapat diatasi melalui berbagai sumber penerimaan pembiayaan daerah.
Salah satu cara menutupi defisit tersebut adalah dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tahun-tahun sebelumnya yang diproyeksikan mencapai 267,44 miliar rupiah.
Dengan demikian, defisit anggaran tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Prioritas Pembangunan Dalam RAPBD 2025 ini, terdapat beberapa prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Pertama, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi pilar dasar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kedua, pengembangan infrastruktur yang bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas daerah,” pinta Bambang Arwanto
“Ketiga, pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai sektor potensial yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah dan membuka lapangan pekerjaan baru. Keempat, peningkatan kesejahteraan sosial yang tidak hanya fokus pada bantuan sosial, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri,” pungkas Bambang Arwanto.(adv/diskominfokukar/fay/ruz)
