Menu

Mode Gelap
DPRD Samarinda Minta Jalur Afirmasi SPMB Lebih Fleksibel, Ronal: Jangan Hanya Bergantung pada Data Desil Disdikbud Samarinda Tegaskan Jalur Afirmasi SPMB 2026 Berdasarkan Data Desil Nasional, SKTM Tetap Jadi Solusi UMKM Kreatif Weekend Fair 2026 Hadir di Samarinda, Belanja Murah hingga Hiburan Seru Menanti Dari Petani hingga Legislator: Arbain Jadikan Politik Sebagai Jalan Pengabdian 23 Tahun Mengabdi, Kadisdikbud Kukar Raih Satyalancana Karya Satya: “Ini Amanah, Bukan Sekadar Penghargaan”

BERITA DAERAH · 7 Mar 2025 17:15 WITA ·

Pengaspalan Jalan di Bangun Mulyo Tak Bisa Menyeluruh Dikarenakan Anggaran Terbatas


 Pengaspalan Jalan di Bangun Mulyo Tak Bisa Menyeluruh Dikarenakan Anggaran Terbatas Perbesar

KUMALANEWS.ID, PENAJAM PASER UTARA – Warga Desa Bangun Mulyo, Kecamatan Waru, kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mengharapkan perbaikan jalan di sekitar perkebunan kelapa sawit PT Waru Kaltim Plantation (WKP).

Dimana warga saat ini mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, sehingga menyulitkan mobilitas, terutama bagi kendaraan pribadi.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR PPU, Petriandy Ponganton Pasulu menyatakan bahwa, pengaspalan memang direncanakan, tetapi keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama.

“Anggaran yang digunakan berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit. Namun, jumlahnya belum mencukupi untuk mengaspal seluruh jalan yang diusulkan warga,” ujar Petriandy Ponganton Pasulu belum lama ini.

Dinas PUPR PPU menerima alokasi DBH sebesar Rp 3 miliar, dengan sekitar 80 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan di Bangun Mulyo.

Namun, anggaran tersebut hanya cukup untuk mengaspal kurang dari separuh dari total panjang jalan yang diajukan, yaitu sekitar 3 kilometer.

“Saat ini kami masih menghitung berapa panjang jalan yang dapat diaspal dengan anggaran yang tersedia,” jelas Petriandy Ponganton Pasulu.

“Jika hanya pengaspalan, mungkin jangkauannya lebih luas, tetapi jika harus dilengkapi drainase, maka akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” sambung Petriandy Ponganton Pasulu.

Petriandy Ponganton Pasulu juga menegaskan bahwa, Dinas PUPR hanya bertugas mengusulkan program, sementara pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan dana.

Petriandy Ponganton Pasulu juga mendorong agar masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada DPRD, yang memiliki kewenangan dalam menentukan anggaran.

“Kami sudah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan, jika warga ingin agar pengaspalan ditambah, sebaiknya mereka menyuarakan kebutuhan ini langsung kepada DPRD,” pungkasnya.(ADV/DiskominfoPPU)

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Minta Jalur Afirmasi SPMB Lebih Fleksibel, Ronal: Jangan Hanya Bergantung pada Data Desil

19 Juni 2026 - 17:00 WITA

a25

Disdikbud Samarinda Tegaskan Jalur Afirmasi SPMB 2026 Berdasarkan Data Desil Nasional, SKTM Tetap Jadi Solusi

19 Juni 2026 - 16:00 WITA

a24

UMKM Kreatif Weekend Fair 2026 Hadir di Samarinda, Belanja Murah hingga Hiburan Seru Menanti

19 Juni 2026 - 15:00 WITA

a23

Dari Petani hingga Legislator: Arbain Jadikan Politik Sebagai Jalan Pengabdian

19 Juni 2026 - 14:00 WITA

a22

23 Tahun Mengabdi, Kadisdikbud Kukar Raih Satyalancana Karya Satya: “Ini Amanah, Bukan Sekadar Penghargaan”

19 Juni 2026 - 13:00 WITA

a21

Akademisi Nilai Raperda Kebakaran Samarinda Jadi Payung Hukum Strategis dan Perkuat Sistem Penyelamatan

18 Juni 2026 - 21:00 WITA

a20
Trending di BERITA DAERAH