KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat kembali menjadi sorotan tajam di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan terbatas yang berlangsung di Gedung A lantai 1, Ruang Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar No. 1, Samarinda, pada Selasa (11/11/2025), sejumlah anggota DPRD Provinsi Kaltim dan perwakilan DPRD Kota Samarinda membahas langkah strategis untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.
Pertemuan itu dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Kaltim Salehuddin, Subandi, dan A. Vendy Meru yang juga Ketua Forum Aksi Rakyat Kaltim—serta Viktor Yuan dari DPRD Kota Samarinda. Mereka sepakat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim untuk memperdalam pembahasan soal dampak pemangkasan DBH terhadap keuangan daerah.
Kepada awak media, Viktor Yuan menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan pemangkasan DBH oleh Kementerian Keuangan yang dinilai sangat merugikan daerah penghasil seperti Kalimantan Timur.
“Kalimantan Timur ini punya spesifikasi khusus yang berbeda dengan daerah lain. Sebagai provinsi dengan sumber daya alam terbesar kedua di Indonesia, pemangkasan hingga 73 persen ini sangat berdampak besar,” ujarnya.
Menurut Viktor, langkah penyelamatan fiskal daerah tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menilai diperlukan persatuan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan di Kalimantan Timur untuk memperjuangkan hak daerah.
“Untuk menjadikan pergerakan ini sukses, kita harus bersatu padu — masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah. Kita harus satu barisan, satu perjuangan bersama masyarakat Kalimantan Timur. Jangan melihat partai, suku, atau kepentingan lain. DPRD ini adalah representasi rakyat Kalimantan Timur,” tegasnya.
Dampak pemangkasan DBH, kata Viktor, sangat luas. Mulai dari terhambatnya program pembangunan daerah hingga tertundanya agenda kerja legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar seluruh DPRD kabupaten/kota di Kaltim turut dilibatkan dalam forum bersama untuk mencari strategi baru menghadapi kebijakan pusat.
“Saya minta kepada pimpinan rapat agar segera mengundang seluruh anggota DPRD dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kita harus bersama-sama menyusun langkah strategis baru. Dulu kita pernah menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi ditolak. Sekarang saatnya seluruh stakeholder dan kepala daerah bersatu padu, tanpa sekat antara gubernur, wali kota, dan bupati,” ujarnya.
Viktor menegaskan, perjuangan ini bukan soal politik atau kepentingan kelompok, tetapi tentang keadilan fiskal dan masa depan rakyat Kalimantan Timur.
“Ini bukan soal pemilihan atau kepentingan politik. Tinggalkan dulu itu. Kepentingan rakyat jauh lebih penting. Pilkada masih lama, sekarang saatnya kita fokus memperjuangkan hak Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Editor : Awang @2025
