Menu

Mode Gelap
Balikpapan Jadi Pembuka Festival UMKM 2026, Menteri Maman Dorong Legalitas dan Akses Pembiayaan untuk Naik Kelas DPRD Samarinda Minta Jalur Afirmasi SPMB Lebih Fleksibel, Ronal: Jangan Hanya Bergantung pada Data Desil Disdikbud Samarinda Tegaskan Jalur Afirmasi SPMB 2026 Berdasarkan Data Desil Nasional, SKTM Tetap Jadi Solusi UMKM Kreatif Weekend Fair 2026 Hadir di Samarinda, Belanja Murah hingga Hiburan Seru Menanti Dari Petani hingga Legislator: Arbain Jadikan Politik Sebagai Jalan Pengabdian

BERITA DAERAH · 21 Nov 2025 20:00 WITA ·

Di Rakor BKN, Pemkab Kutim Bertekad Percepat Implementasi Pembangunan Nasional


 Di Rakor BKN, Pemkab Kutim Bertekad Percepat Implementasi Pembangunan Nasional Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Acara strategis ini menjadi momen penting bagi Pemkab Kutim untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi dan kebijakan pembangunan nasional, termasuk visi Presiden Prabowo Subianto.

Wabup Mahyunadi menyatakan bahwa materi yang dipaparkan dalam rakor, yang melibatkan sejumlah menteri dan pejabat pusat, sangat luas dan memberikan motivasi besar. Mahyunadi menekankan perlunya menemukan “benang merah” antara pembangunan daerah dan pusat, dengan menyoroti sektor-sektor seperti pertanian dan sekolah rakyat.

Isu Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi:

  • Penerapan Meritokrasi: Menanggapi penekanan Kepala BKN, Mahyunadi mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim untuk menerapkan sistem meritokrasi yang ketat. Ia menekankan bahwa seleksi pejabat harus mengedepankan profesionalisme dan kemampuan, untuk mengatasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja lamban.
  • Dukungan Sektor Strategis: Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menambahkan bahwa hasil rakor akan memengaruhi kebijakan kepegawaian di Kutim, khususnya dalam mendukung Kementerian Pertanian (terkait penyuluh pertanian yang akan dialihkan menjadi tenaga pusat per 1 Januari 2026) dan Kementerian Sosial.
  • Koperasi Merah Putih: ASN Kutim, baik PNS maupun P3K, juga akan dilibatkan untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih di tingkat kecamatan dan desa.
  • Reformasi Birokrasi: Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah, dalam pembukaan Rakornas, menekankan pentingnya percepatan reformasi birokrasi agar lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan adaptasi terhadap digitalisasi.

Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pusat dan memperkuat peran ASN sebagai motor pelayanan publik demi mendukung pembangunan nasional yang lebih merata.

 

ADV Diskominfo SP Kutim
Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Balikpapan Jadi Pembuka Festival UMKM 2026, Menteri Maman Dorong Legalitas dan Akses Pembiayaan untuk Naik Kelas

19 Juni 2026 - 18:00 WITA

a26

DPRD Samarinda Minta Jalur Afirmasi SPMB Lebih Fleksibel, Ronal: Jangan Hanya Bergantung pada Data Desil

19 Juni 2026 - 17:00 WITA

a25

Disdikbud Samarinda Tegaskan Jalur Afirmasi SPMB 2026 Berdasarkan Data Desil Nasional, SKTM Tetap Jadi Solusi

19 Juni 2026 - 16:00 WITA

a24

UMKM Kreatif Weekend Fair 2026 Hadir di Samarinda, Belanja Murah hingga Hiburan Seru Menanti

19 Juni 2026 - 15:00 WITA

a23

Dari Petani hingga Legislator: Arbain Jadikan Politik Sebagai Jalan Pengabdian

19 Juni 2026 - 14:00 WITA

a22

23 Tahun Mengabdi, Kadisdikbud Kukar Raih Satyalancana Karya Satya: “Ini Amanah, Bukan Sekadar Penghargaan”

19 Juni 2026 - 13:00 WITA

a21
Trending di BERITA DAERAH