Menu ✖

Mode Gelap
Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

BERITA DAERAH · 21 Nov 2025 20:00 WITA ·

Di Rakor BKN, Pemkab Kutim Bertekad Percepat Implementasi Pembangunan Nasional


 Di Rakor BKN, Pemkab Kutim Bertekad Percepat Implementasi Pembangunan Nasional Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Acara strategis ini menjadi momen penting bagi Pemkab Kutim untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi dan kebijakan pembangunan nasional, termasuk visi Presiden Prabowo Subianto.

Wabup Mahyunadi menyatakan bahwa materi yang dipaparkan dalam rakor, yang melibatkan sejumlah menteri dan pejabat pusat, sangat luas dan memberikan motivasi besar. Mahyunadi menekankan perlunya menemukan “benang merah” antara pembangunan daerah dan pusat, dengan menyoroti sektor-sektor seperti pertanian dan sekolah rakyat.

Isu Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi:

  • Penerapan Meritokrasi: Menanggapi penekanan Kepala BKN, Mahyunadi mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim untuk menerapkan sistem meritokrasi yang ketat. Ia menekankan bahwa seleksi pejabat harus mengedepankan profesionalisme dan kemampuan, untuk mengatasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja lamban.
  • Dukungan Sektor Strategis: Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menambahkan bahwa hasil rakor akan memengaruhi kebijakan kepegawaian di Kutim, khususnya dalam mendukung Kementerian Pertanian (terkait penyuluh pertanian yang akan dialihkan menjadi tenaga pusat per 1 Januari 2026) dan Kementerian Sosial.
  • Koperasi Merah Putih: ASN Kutim, baik PNS maupun P3K, juga akan dilibatkan untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih di tingkat kecamatan dan desa.
  • Reformasi Birokrasi: Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah, dalam pembukaan Rakornas, menekankan pentingnya percepatan reformasi birokrasi agar lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan adaptasi terhadap digitalisasi.

Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pusat dan memperkuat peran ASN sebagai motor pelayanan publik demi mendukung pembangunan nasional yang lebih merata.

 

ADV Diskominfo SP Kutim
Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92
Trending di BERITA DAERAH