Menu ✖

Mode Gelap
Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

BERITA DAERAH · 3 Des 2025 15:45 WITA ·

Penguatan Kapasitas Data Nasional: Pemkab Kutim Latih Operator Desa untuk Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN)


 Penguatan Kapasitas Data Nasional: Pemkab Kutim Latih Operator Desa untuk Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) secara resmi memulai upaya serius dalam pemutakhiran data kesejahteraan warga dengan menyelenggarakan Workshop Penguatan Kapasitas Operator Desa untuk implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Acara yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, ini bertujuan utama untuk menyatukan persepsi dan standar teknis dalam pengumpulan data sosial ekonomi.

Sudirman Latif, mewakili Bupati Kutim, menjelaskan bahwa transisi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi DTSEN adalah sebuah lompatan signifikan dalam penataan data nasional. DTSEN tidak hanya fokus pada penduduk miskin dan rentan, melainkan mencakup seluruh lapisan masyarakat berdasarkan peringkat kesejahteraan. Data ini merupakan integrasi dari berbagai sumber kementerian/lembaga termasuk Kemendagri, Kemenko PMK (P3KE), BPS (Regsosek), dan Kemensos yang diharapkan menghasilkan data tunggal yang kuat dan akurat sebagai panduan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia menekankan bahwa kualitas data sangat bergantung pada ketelitian operator desa sebagai ujung tombak.

Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, menambahkan bahwa kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 ini menegaskan bahwa ketepatan data adalah syarat mutlak bagi penyaluran perlindungan sosial. DTSEN akan menjadi data induk penentu penerima manfaat. Selain penguasaan aplikasi SIKS-NG, Dinsos juga memanfaatkan aplikasi SIPMAS untuk memetakan permasalahan sosial secara komprehensif di Kutim.

Workshop yang berlangsung selama dua hari (1–2 Desember 2025) ini diikuti oleh operator dari 141 desa dan kelurahan, serta para pendamping TKSK dan PKH se-Kutim. Untuk menjamin kualitas pelatihan, Dinsos menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial RI, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, dan konsultan teknologi PT Integra Inovasi Indonesia. Diharapkan, peningkatan kapasitas ini akan memperkuat sinergi antar-instansi demi peningkatan kualitas pengelolaan DTSEN.

 

ADV Diskominfo SP Kutim
Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92
Trending di BERITA DAERAH