KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kalimantan Timur, Sarwono, menegaskan bahwa gerakan politik sejatinya harus berangkat dari kebutuhan dan suara masyarakat, bukan semata-mata dibangun atas dasar koalisi atau kepentingan partai. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi wacana kerja sama lintas partai, Jumat (9/1/2026)malam.
Sarwono menilai, gerakan politik dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, termasuk melalui kolaborasi lintas partai. Namun demikian, menurutnya yang jauh lebih penting adalah bagaimana partai politik benar-benar hadir di tengah masyarakat untuk mendengar dan menyerap aspirasi secara langsung.
“Gerakan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk lintas partai. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita turun langsung ke masyarakat dan mendengar apa yang benar-benar mereka butuhkan, bukan sekadar membangun nama gerakan atau koalisi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bagi partai politik yang telah memiliki kursi di parlemen, tanggung jawab utamanya adalah memberikan edukasi politik kepada konstituennya. Sementara bagi partai yang belum memiliki kursi, Sarwono menegaskan agar tetap aktif berkiprah dan menyuarakan aspirasi rakyat tanpa henti.
“Baik yang sudah punya kursi maupun yang belum, semuanya punya kewajiban yang sama, yaitu mendengar suara masyarakat. Pembangunan itu bukan soal apa maunya pejabat atau apa yang menguntungkan partai, tetapi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” tegasnya.
Menurut Sarwono, masyarakat saat ini semakin cerdas dan melek informasi. Ia bahkan menilai tidak sedikit masyarakat yang memiliki pemikiran kritis dan gagasan yang lebih maju dibandingkan para politisi, namun tidak memiliki ruang dan panggung untuk menyampaikannya.
“Jangan pernah meremehkan masyarakat. Netizen itu banyak yang pintar, bukan hanya dari kalangan milenial atau Gen Z. Masalahnya, siapa yang mau datang kepada mereka, menampung gagasan mereka, lalu menyampaikannya secara konstitusional? Di sinilah peran partai politik,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa partai politik seharusnya hadir bukan hanya saat mendekati pemilu untuk mencari suara, tetapi secara konsisten membangun interaksi dan kepercayaan dengan masyarakat. Menurutnya, ketika hubungan itu terbangun, masyarakat akan dengan sendirinya merasa memiliki dan mau bergabung tanpa harus dipaksa.
“Bukan soal bendera dulu atau koalisi dulu. Yang penting masyarakat sudah pernah berinteraksi, didengar, dan merasakan kehadiran partai,” katanya.
Menanggapi wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden, Sarwono menilai baik pemilihan langsung maupun melalui perwakilan di parlemen masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun dari sisi demokrasi, pemilihan langsung dinilainya memberikan ruang partisipasi, kebanggaan, dan daya kritis bagi masyarakat.
“Pemilihan langsung memberi kesempatan masyarakat untuk benar-benar memilih pemimpinnya. Tapi apapun modelnya, keputusan tetap ada pada lembaga pembuat undang-undang. Yang penting, jangan menjadikan isu ini sekadar alat untuk mencari simpati politik,” ujarnya.
Sarwono juga mengingatkan agar setiap perubahan regulasi tetap berlandaskan pada amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan bahwa undang-undang turunan, termasuk undang-undang pemilu, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
“Pelajari betul UUD 1945, apa amanatnya, lalu diturunkan ke dalam regulasi yang benar-benar mewakili kehendak rakyat dalam memilih pemimpinnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarwono kembali menekankan pentingnya pendidikan politik dan menolak anggapan bahwa masyarakat bersikap pragmatis dalam politik. Menurutnya, jika tidak ada praktik politik uang, maka masyarakat juga tidak akan terbiasa menerima.
“Saya tidak setuju kalau masyarakat disebut pragmatis. Kalau tidak ada yang memberi, mereka tidak akan menerima. Yang mereka inginkan sebenarnya sederhana, kehidupan yang lebih sejahtera, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan yang layak,” ujarnya.
Ke depan, Sarwono menyatakan Partai Gelora akan fokus membangun kekuatan politik secara bertahap dengan memperkuat basis kursi legislatif. Menurutnya, kursi di parlemen menjadi instrumen penting agar gagasan dan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara lebih efektif.
“Kita fokus mendapatkan kursi. Karena berbicara kepala daerah dan kebijakan, semuanya bermula dari kursi di parlemen. Tapi sekali lagi, kursi itu harus diraih dengan cara yang benar dan bermartabat,” pungkasnya.
Pewarta & Editor: Fairuzzabady @2026
