KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) organisasi masyarakat Remaong Kutai Menamang (RKM) Kutai Kartanegara (Kukar), Moch Saddam Jordi, menyayangkan perlakuan protokoler dalam kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin, 12 Januari 2026.
Kekecewaan tersebut disampaikan Jordi menyusul penempatan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Yang Mulia Aji Muhammad Arifin, yang tidak berada di jajaran tamu kehormatan terdepan saat acara penyambutan Presiden. Menurutnya, posisi tersebut tidak mencerminkan penghormatan terhadap kedudukan Sultan sebagai simbol adat dan sejarah masyarakat Kutai.
“Ini sangat disayangkan. Sultan Kutai Kartanegara merupakan simbol adat, sejarah, dan kehormatan masyarakat Kutai. Sudah semestinya beliau ditempatkan pada posisi paling terhormat dalam acara kenegaraan,” ujar Jordi, Selasa (13/1/2026).
Jordi menilai penempatan Sultan Kutai di barisan belakang mencederai nilai-nilai historis Kesultanan Kutai Kartanegara yang dikenal sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Ia menegaskan, penghormatan terhadap tokoh adat seharusnya menjadi perhatian utama dalam setiap agenda kenegaraan, khususnya yang digelar di daerah.
Kekecewaan tersebut semakin menguat ketika Presiden Prabowo Subianto terlihat menyapa dan menegur satu per satu pejabat daerah yang hadir, dimulai dari Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud hingga akhirnya tiba pada Sultan Kutai Kartanegara. Menurut Jordi, Presiden tampak terkejut saat mengetahui Sultan Kutai berada di barisan belakang.
“Reaksi Presiden menunjukkan bahwa secara etika dan protokoler, penempatan tersebut memang tidak pantas,” lanjutnya.
Atas kejadian tersebut, Jordi meminta agar ke depan pihak protokoler di seluruh tingkatan pemerintahan lebih peka dan menghormati kearifan lokal serta kedudukan tokoh adat, terutama dalam kegiatan kenegaraan yang melibatkan pemimpin tradisional.
“Ini bukan sekadar soal posisi duduk, tetapi menyangkut penghormatan terhadap martabat adat dan sejarah daerah,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai polemik protokoler penempatan tamu undangan dalam kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Kalimantan Timur.
Pewarta : MH Editor : Fairuzzabady @2026
