KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 DPRD Kota Samarinda melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah proyek strategis, salah satunya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kunjungan ini dipimpin Ketua Pansus LKPJ, Achmad Sukamto, bersama sejumlah anggota dewan, serta didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, Senin (27/4/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Pansus mendapati bahwa proyek pembangunan fasilitas TPA dengan anggaran sekitar Rp28 miliar telah dinyatakan selesai 100 persen oleh pihak kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Meski demikian, hasil pekerjaan di lapangan dinilai belum memenuhi harapan.
“Kalau kita lihat dengan anggaran sebesar itu, hasilnya masih kurang. Secara desain, area netfield seharusnya bisa lebih luas untuk mengantisipasi potensi longsor,” ujar Achmad Sukamto kepada awak media.
Ia juga menyoroti lemahnya aspek perencanaan, khususnya terkait pengurangan jumlah pipa penampungan gas dari rencana awal sebanyak 25 titik menjadi hanya 9 titik. Menurutnya, perubahan tersebut berpotensi menurunkan efektivitas sistem pengelolaan gas di area TPA.
“Padahal fungsi pipa itu penting untuk penyebaran dan pembuangan gas dari timbunan sampah. Kalau dikurangi, tentu tidak maksimal,” tegasnya.
Selain itu, Pansus menemukan bahwa rekomendasi LKPJ Tahun 2024 terkait pelebaran jalur masuk (inlet) menuju TPA belum direalisasikan pada tahun 2025. Kondisi ini dinilai dapat menghambat kelancaran operasional di masa mendatang.
“Rekomendasi tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” katanya.
Dalam aspek kerja sama pengelolaan, Pansus juga menyoroti skema bagi hasil yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2025, kontribusi dari kerja sama tersebut tercatat hanya sekitar Rp500 juta.
“Kami menilai pembagian yang hanya sekitar 10 persen sangat kecil. Ke depan, kami akan merekomendasikan perubahan kontrak agar lebih adil, misalnya dengan skema bagi hasil yang lebih proporsional,” jelas Achmad.
Tak hanya itu, Pansus turut mencermati proyek kolam retensi yang mengalami peningkatan anggaran dari Rp19 miliar menjadi Rp28 miliar, namun hingga kini belum terintegrasi secara optimal. Rencana penambahan fasilitas pendukung seperti pompa juga menjadi perhatian dalam evaluasi.
Terkait rencana pengolahan sampah menjadi energi, Pansus pada prinsipnya menyatakan dukungan, namun mengingatkan agar perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan secara matang dan terukur.
“Pemerintah menyiapkan bahan dan tempat, tapi ke depan harus dihitung betul efektivitas anggarannya. Jangan sampai nilai besar, tapi hasilnya tidak sebanding,” pungkasnya.
Hasil kunjungan lapangan ini akan menjadi bagian dari rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
