KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan pentingnya menjaga layanan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu oleh kebijakan administratif. Hal ini disampaikannya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, dengan menyoroti kebijakan penyesuaian data peserta BPJS yang dinilai berpotensi merugikan warga jika tidak dilakukan secara hati-hati.
Ia mengingatkan pemerintah provinsi agar kebijakan tersebut, yang sempat dikaitkan dengan standar ISO, dapat ditinjau ulang dan tidak diberlakukan secara mendadak. Menurutnya, langkah tergesa-gesa justru dapat berdampak pada hilangnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Jangan sampai di tengah anggaran berjalan, ada warga yang datang ke rumah sakit justru ditolak karena BPJS-nya dinonaktifkan. Ini tidak boleh terjadi, karena kesehatan adalah layanan dasar yang menjadi hak warga negara,” tegasnya.
Selain menyoroti kebijakan jaminan kesehatan, Ismail juga menekankan pentingnya menjaga kualitas kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat, termasuk pemenuhan gizi seimbang serta pelaksanaan imunisasi secara rutin. Ia mengingatkan kembali potensi munculnya penyakit seperti campak yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi sejak dini.
Lebih lanjut, ia menyoroti pelayanan di puskesmas yang harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas layanan maupun aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Ia menegaskan bahwa fasilitas kesehatan milik pemerintah wajib melayani siapa pun tanpa diskriminasi, termasuk warga yang belum memiliki BPJS aktif.
“Bahkan yang tidak ber-KTP Samarinda pun, selama itu fasilitas kesehatan milik pemerintah, tetap harus dilayani. Karena statusnya sebagai warga negara Indonesia,” ujarnya.
Ia juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana puskesmas, mulai dari kelengkapan alat kesehatan hingga ketersediaan ambulans, guna menunjang pelayanan yang lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Ismail mengakui bahwa kondisi layanan kesehatan di Samarinda relatif lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain. Ia mencontohkan wilayah seperti Sangatta yang masih menghadapi kendala jarak ke rumah sakit pemerintah, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Melalui pernyataannya, ia berharap pemerintah dapat memastikan tidak ada lagi warga yang terhambat mendapatkan layanan kesehatan, serta terus meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
