KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Samarinda melakukan kunjungan lapangan ke RS IA Moeis, Jumat (5/6/2026), untuk meninjau secara langsung pelayanan kesehatan serta penanganan pasien Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPRD dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan TBC serta HIV/AIDS di Kota Samarinda.
Rombongan dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, didampingi anggota pansus yakni Mohammad Novan Syahronny Pasie, Riska Wahyuningsih, Harminsyah, serta tenaga pakar Komisi IV, Endang. Kehadiran mereka disambut jajaran manajemen rumah sakit yang memaparkan kondisi pelayanan, capaian program, hingga berbagai tantangan dalam penanganan pasien TBC dan HIV/AIDS.
Dalam peninjauan tersebut, Pansus IV memperoleh gambaran mengenai kebutuhan fasilitas, kesiapan tenaga kesehatan, hingga rencana pengembangan layanan yang saat ini tengah dipersiapkan pihak rumah sakit.
Usai kunjungan, Sri Puji Astuti mengatakan bahwa secara umum RS IA Moeis telah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dalam pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas layanan.
“Pelayanan sudah berjalan cukup baik. Tinggal bagaimana pengembangan yang direncanakan bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Menurut Puji, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa pengembangan layanan penanganan TBC dan HIV/AIDS mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Saat ini proses tersebut masih menunggu tahapan review sebelum dapat direalisasikan.
Selain penguatan sarana dan prasarana, rumah sakit juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Saat ini layanan kesehatan didukung oleh dokter residen dari Universitas Mulawarman serta sejumlah tenaga medis yang masih menjalani pendidikan dan diperkirakan akan menyelesaikan studi pada akhir tahun ini.
Meski demikian, Puji menegaskan bahwa persoalan TBC dan HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan. Menurutnya, diperlukan payung hukum yang kuat agar seluruh program pencegahan, penanganan, pengobatan, hingga skrining dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Karena itu kami sedang menyusun regulasi yang benar-benar implementatif,” katanya.
Ia menjelaskan, angka kasus TBC dan HIV/AIDS di Samarinda masih menjadi perhatian serius. Sebagai kota jasa dan perdagangan yang terbuka, Samarinda memiliki mobilitas penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut turut meningkatkan risiko penyebaran berbagai penyakit menular, termasuk TBC, HIV/AIDS, maupun Infeksi Menular Seksual (IMS).
Menurut Puji, data kasus yang tercatat saat ini bahkan diyakini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Masih terdapat kemungkinan kasus yang belum terdeteksi akibat rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini.
Selain itu, DPRD juga menemukan adanya fenomena perpindahan pasien antarwilayah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kondisi tersebut membuat angka kasus di beberapa puskesmas terlihat tinggi, padahal sebagian pasien berasal dari kecamatan lain atau daerah penyangga di sekitar Samarinda.
Pansus IV juga menaruh perhatian terhadap meningkatnya kasus IMS yang dinilai perlu mendapatkan penanganan lebih serius melalui penguatan edukasi, skrining, serta pendampingan bagi kelompok berisiko.
Puji menegaskan bahwa target eliminasi HIV pada tahun 2030 akan sulit dicapai apabila tidak didukung kebijakan yang kuat serta sinergi lintas sektor. Karena itu, Raperda yang sedang disusun diharapkan mampu menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memperkuat program pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan fasilitas kesehatan khusus untuk penanganan TBC dan HIV/AIDS juga memerlukan anggaran yang besar. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota harus berjalan beriringan dengan keterlibatan rumah sakit swasta agar akses layanan kesehatan semakin luas.
“Kami ingin penanganan TBC dan HIV/AIDS dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pengobatan, hingga pendampingan pasien. Dengan kolaborasi yang kuat, pelayanan kepada masyarakat tentu bisa lebih optimal,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
