KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti kader dan anggota DPRD dari PDI Perjuangan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas para legislator dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Hal tersebut disampaikan Iswandi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (12/6/2026), terkait pelaksanaan Bimtek PDI Perjuangan yang berlangsung di Jakarta. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya membahas persoalan kepartaian, tetapi juga memberikan penguatan terhadap fungsi dan kewenangan anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kalau eksternal, kita bicara penguatan undang-undang dan fungsi tugas anggota DPRD,” ujar Iswandi.
Ia menjelaskan, materi yang diberikan dalam Bimtek terbagi menjadi dua bagian, yakni materi eksternal dan materi internal. Pada sesi eksternal, peserta mendapatkan pembekalan mengenai regulasi, tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang menjadi tugas utama DPRD.
Penguatan tersebut dinilai penting agar setiap anggota dewan mampu menjalankan perannya secara profesional dan memiliki pemahaman yang utuh terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, materi internal lebih menitikberatkan pada penguatan organisasi dan ideologi kepartaian. Namun, Iswandi menegaskan bahwa seluruh arahan yang diberikan tetap berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dan bukan sekadar kepentingan internal partai.
“Instruksinya sudah jelas, kita harus rajin turun ke bawah dan dekat dengan rakyat,” katanya.
Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat menjadi modal utama bagi anggota DPRD untuk memahami persoalan yang dihadapi warga sekaligus menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, kader PDI Perjuangan didorong untuk terus hadir di tengah masyarakat dan menyerap aspirasi secara langsung.
Iswandi juga menekankan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan kader maupun anggota DPRD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program-program yang diperjuangkan harus berpihak pada kepentingan publik dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga Kota Samarinda.
“Kegiatan itu harus pro rakyat, termasuk mengawasi APBD agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu tanggung jawab penting DPRD. Melalui pengawasan yang optimal, penggunaan anggaran dapat dipastikan berjalan sesuai perencanaan, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah.
Dengan penguatan kapasitas melalui Bimtek serta komitmen untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat, Iswandi berharap anggota DPRD dari PDI Perjuangan dapat semakin optimal menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan mendorong kemajuan Kota Samarinda.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
