KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) resmi meluncurkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Peluncuran yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (17/6/2026), menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan keuangan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan, Direktur Bisnis dan Syariah Bank Kaltimtara Muhammad Edwin, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, pejabat pengelola keuangan, bendahara pengeluaran, serta tamu undangan lainnya.
Peluncuran SP2D Online merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan. Melalui sistem ini, proses pencairan dana yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara elektronik dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan pihak perbankan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan kehadiran SP2D Online diharapkan mampu memangkas tahapan administrasi yang selama ini memerlukan proses manual dan penggunaan dokumen fisik.
“Harapan kita dengan implementasi SP2D Online ini proses layanan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih cepat dan lebih mudah,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, sebelumnya proses pencairan dana harus melalui sejumlah tahapan administrasi yang melibatkan dokumen fisik. Setelah berkas diverifikasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dokumen SP2D harus dibawa ke bank untuk diproses lebih lanjut.
Namun dengan sistem baru yang terhubung secara digital, seluruh proses dapat dipantau secara langsung melalui dashboard yang terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, proses pencairan dana menjadi lebih efisien tanpa harus memindahkan dokumen secara manual.
“Sekarang tidak perlu lagi membawa berkas dari BPKAD ke perbankan. Semua pihak bisa memonitor secara online dan prosesnya menjadi jauh lebih efektif,” jelasnya.
Selain meningkatkan kecepatan layanan, penerapan SP2D Online juga menjadi salah satu tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Aulia mengungkapkan, dalam pemeriksaan sebelumnya ditemukan adanya persoalan administrasi yang terjadi akibat mekanisme manual dalam proses pencairan dana.
Menurutnya, penggunaan dokumen fisik membuka peluang terjadinya perubahan atau ketidaksesuaian lampiran dokumen antara tahap verifikasi dan pelaksanaan transaksi di perbankan. Karena itu, BPK merekomendasikan agar Pemkab Kukar segera menerapkan sistem digital yang lebih aman dan terintegrasi.
“Ini merupakan salah satu rekomendasi yang harus kami tindak lanjuti. Karena itu kami melakukan berbagai langkah percepatan hingga akhirnya SP2D Online bisa diterapkan,” katanya.
Aulia menegaskan, digitalisasi sistem keuangan daerah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Aulia juga menyinggung strategi pengelolaan anggaran daerah yang saat ini dilakukan secara lebih hati-hati. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen untuk menghindari munculnya utang kegiatan pada akhir tahun anggaran.
Menurutnya, setiap kegiatan yang telah diberikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diizinkan berkontrak akan dipastikan memiliki dukungan pendanaan yang tersedia.
“Yang sudah kami berikan DPA untuk berkontrak, kami pastikan uangnya ada. Kami tidak ingin ada pekerjaan yang berjalan tetapi kemudian tidak bisa dibayar,” tegasnya.
Ia optimistis kondisi keuangan daerah akan semakin baik pada semester kedua tahun 2026 seiring meningkatnya realisasi transfer pemerintah pusat. Dengan perencanaan yang lebih terukur, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih lancar tanpa membebani keuangan daerah di akhir tahun.
Melalui implementasi SP2D Online, Pemkab Kukar berharap pelayanan keuangan daerah menjadi semakin modern, efisien, dan transparan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi digital.
Pewarta & Editor: Fairuzzabady @2026
