KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) meluncurkan sejumlah program dan aplikasi layanan publik berbasis digital di Aula Putri Karang Melenu, Selasa (23/6/2026). Program tersebut meliputi RT-KU Terbaik, aplikasi Kukar Siap Kerja, serta portal pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi layanan publik di daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan peluncuran program RT-KU Terbaik dilakukan setelah seluruh regulasi pendukungnya selesai disusun. Program ini merupakan penyempurnaan dari skema sebelumnya yang memberikan bantuan langsung kepada Rukun Tetangga (RT).
“Dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per RT,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, peningkatan alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat peran RT dalam melaksanakan program pembangunan berbasis lingkungan. Menurutnya, penyaluran dana kini dilakukan melalui kecamatan dalam bentuk belanja uang, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Aulia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah dan keterlibatan langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di tingkat RT.
Selain itu, Pemkab Kukar juga meluncurkan program Job Fair Everyday melalui aplikasi Kukar Siap Kerja. Aplikasi ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara lebih cepat dan berkelanjutan tanpa harus menunggu agenda bursa kerja tahunan.
“Di dalam aplikasi ini juga tersedia pelatihan kerja yang bisa diikuti masyarakat,” kata Aulia.
Menurutnya, salah satu tantangan utama ketenagakerjaan di Kukar adalah kesenjangan kompetensi antara pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha. Melalui integrasi pelatihan dalam aplikasi tersebut, pemerintah berharap kemampuan tenaga kerja lokal dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga peluang penyerapan tenaga kerja semakin meningkat.
Di waktu yang sama, Pemkab Kukar juga menghadirkan portal pengaduan masyarakat berbasis digital. Melalui layanan ini, warga dapat menyampaikan berbagai keluhan secara langsung kepada pemerintah daerah untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Setiap laporan akan kami tindak lanjuti sesuai SOP,” ujarnya.
Aulia menambahkan, sistem tersebut juga dilengkapi mekanisme verifikasi untuk mengantisipasi laporan palsu atau hoaks. Jika ditemukan penyalahgunaan, nomor pelapor dapat diblokir sebagai bentuk penertiban layanan.
Ia menilai, penguatan layanan digital merupakan salah satu indikator penting dalam percepatan pembangunan di Kutai Kartanegara. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat.
Terkait kondisi fiskal daerah, Aulia mengakui adanya potensi penurunan transfer dana pusat akibat turunnya produksi batu bara. Saat ini sekitar 80 persen dana bagi hasil (DBH) Kukar masih bergantung pada sektor tersebut.
“Kalau produksi turun, tentu berpengaruh pada pendapatan daerah,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkab Kukar belum melakukan revisi terhadap target pembangunan dalam RPJMD Kukar Idaman Terbaik dan masih terus memantau perkembangan kondisi ekonomi daerah.
Sementara itu, terkait dampak efisiensi anggaran terhadap sektor perhotelan, Aulia menyebut kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian belanja pemerintah. Ia menjelaskan bahwa fokus belanja daerah saat ini lebih diarahkan pada program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti bantuan sosial dan perbaikan infrastruktur dasar.
“Prioritas kami adalah program yang langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2026
