KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menyoroti masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi Pemkab Kukar dalam mewujudkan kemandirian fiskal, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi ekonomi yang dimiliki daerah.
Aulia mengatakan, struktur pendapatan Kabupaten Kukar hingga saat ini masih didominasi penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer keuangan daerah. Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri masih perlu diperkuat.
Menurutnya, salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan keterlibatan BUMD dalam pengelolaan sektor-sektor ekonomi potensial, daerah diharapkan tidak hanya menjadi penerima dana bagi hasil, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari kekayaan sumber daya yang dimiliki.
“Harus kita akui, Kukar hari ini masih hidup dari dana bagi hasil dan transfer keuangan daerah. Kita belum sepenuhnya bisa berdiri di atas kaki sendiri,” ungkap Aulia, Jumat (30/10/2026).
Ia menilai, selama ini BUMD Kukar belum banyak terlibat secara langsung dalam pengelolaan bahan baku maupun sumber daya alam yang tersedia di wilayah tersebut. Padahal, keterlibatan badan usaha milik daerah dalam rantai usaha sektor strategis berpeluang membuka sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah.
Aulia mencontohkan sektor pertambangan batu bara yang memiliki nilai ekonomi besar. Menurutnya, apabila sejak awal daerah memiliki kepemilikan dan keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya tersebut, potensi keuntungan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan pendapatan daerah.
Ia bahkan mengilustrasikan potensi keuntungan hingga Rp22 triliun per tahun dari pengelolaan sumber daya alam. Angka tersebut disampaikan sebagai gambaran besarnya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan apabila daerah memiliki peran lebih kuat dalam pengelolaannya.
Selain pertambangan, sektor perkebunan kelapa sawit juga menjadi perhatian. Aulia menyebut Kukar belum memiliki izin atau konsesi perkebunan sawit yang dikelola sebagai sumber usaha daerah melalui BUMD. Padahal, sektor perkebunan dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.
Untuk mendorong hal tersebut, Pemkab Kukar mulai menjalin komunikasi dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk menyuarakan kebutuhan kebijakan pendukung di tingkat pemerintah pusat.
“Ini baru kita mulai. Kami intens berkomunikasi dengan Kanda Udin, dan beliau berjanji akan menyuarakan hal ini di tingkat pusat,” katanya.
Aulia berharap, penguatan peran BUMD dalam mengelola potensi sumber daya alam dapat menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk meningkatkan PAD. Dengan begitu, pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada besaran transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga ditopang oleh aktivitas usaha produktif yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor, termasuk partai politik dan berbagai pemangku kepentingan, untuk memperjuangkan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah dalam mengelola potensi ekonominya.
Menurutnya, upaya mewujudkan kemandirian fiskal tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri. Diperlukan sinergi dan dukungan berbagai pihak agar kekayaan sumber daya alam Kukar dapat memberikan nilai tambah bagi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga upaya agar daerah kita bisa lebih mandiri, tidak terus bergantung pada transfer keuangan, dan mampu menciptakan PAD sendiri dapat terlaksana dengan dukungan seluruh pihak,” pungkasnya.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026
