KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Fenomena pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan Pemkab Kukar terus berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari solusi atas persoalan pasokan listrik yang dirasakan masyarakat.
Aulia menyampaikan hal tersebut saat ditemui awak media, Selasa (3/11/2026). Menurutnya, meskipun pengelolaan dan operasional sistem kelistrikan berada dalam kewenangan PLN, pemerintah daerah tetap berkepentingan memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan listrik yang andal.
“PLN adalah mitra pemerintah. Kami tetap memperjuangkan kebutuhan listrik masyarakat,” kata Aulia.
Ia mengatakan, Pemkab Kukar telah melakukan komunikasi dengan pihak PLN untuk membahas berbagai kendala yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret agar gangguan pasokan listrik dapat dikurangi dan tidak terus berulang.
Menurut Aulia, apabila salah satu penyebab pemadaman berkaitan dengan keterbatasan daya atau belum seimbangnya kebutuhan dan pasokan listrik, maka diperlukan solusi jangka panjang. Salah satu langkah yang dinilai perlu didorong adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik di wilayah Kukar.
Dalam hal ini, Pemkab Kukar mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian ESDM melalui bidang yang menangani sektor ketenagalistrikan.
“Kami sudah mendorong ke Kementerian ESDM agar ada PLTU mulut tambang di Kukar,” ujarnya.
Aulia menilai keberadaan sumber daya alam batu bara di Kukar semestinya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan energi listrik. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya daerah perlu diiringi dengan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menggambarkan kondisi yang dirasakan masyarakat ketika aktivitas pengangkutan batu bara berlangsung, sementara persoalan kelistrikan masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Jangan sampai masyarakat melihat batu bara terus diangkut, tetapi listrik masih sering padam,” tegasnya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian Pemkab Kukar adalah Kecamatan Tabang. Aulia menyebut pemadaman listrik masih terjadi di kawasan tersebut, meskipun Tabang berada di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan batu bara cukup besar.
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat di sekitar kawasan sumber daya alam juga membutuhkan akses listrik yang memadai untuk mendukung aktivitas sehari-hari, pelayanan publik, pendidikan hingga kegiatan ekonomi.
“Tabang masih mengalami pemadaman. Ini menjadi salah satu perhatian kami,” jelasnya.
Menurut Aulia, persoalan kelistrikan tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai sektor pembangunan. Pasokan listrik yang tidak stabil dapat mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dunia pendidikan hingga kegiatan masyarakat lainnya.
Karena itu, Pemkab Kukar akan terus membuka ruang komunikasi dengan PLN dan pemerintah pusat untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut. Pemerintah daerah juga akan menyampaikan kondisi di lapangan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan sektor ketenagalistrikan.
Aulia menegaskan Pemkab Kukar tidak dapat mengintervensi langsung operasional PLN karena kewenangan tersebut berada pada perusahaan penyedia layanan kelistrikan. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki peran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan solusi melalui koordinasi dengan pihak terkait.
ADV Diskominfo Kutai Kartanegara Pewarta : Indirwan Editor : Rudy M @2026
