KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur, mulai menyiapkan penataan sistem transportasi publik melalui integrasi layanan Bus Balikpapan City Trans (Bacitra) dengan angkutan kota (angkot). Langkah ini dilakukan untuk membangun sistem transportasi yang saling terhubung sekaligus menjaga keberlangsungan usaha angkot yang selama ini menjadi salah satu moda transportasi masyarakat.
Selain menyiapkan integrasi antarmoda, Pemkot Balikpapan juga mulai mempersiapkan perubahan skema pembiayaan operasional Bacitra. Mulai Juli 2027, layanan bus yang selama ini dapat dinikmati secara gratis tersebut ditargetkan mulai menerapkan tarif bagi penumpang.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengatakan pengembangan Bacitra harus memperhatikan keberadaan moda transportasi lainnya, terutama angkot. Pemerintah tidak ingin perluasan jaringan bus justru berdampak terhadap pendapatan maupun keberlangsungan usaha pengemudi angkot.
“Kami ingin Bacitra dan angkot berjalan berdampingan. Kondisi pengemudi serta keberlangsungan usaha angkot harus menjadi pertimbangan dalam menentukan jaringan pelayanan,” kata Fadli, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, integrasi merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun sistem transportasi perkotaan. Sebab, kebutuhan mobilitas masyarakat Balikpapan selama ini dilayani berbagai moda transportasi, mulai dari angkutan umum, kendaraan pribadi, transportasi daring, hingga angkot.
Karena itu, Dishub Balikpapan mulai mempertimbangkan pengembangan jaringan Bacitra ke sejumlah kawasan yang membutuhkan akses transportasi publik, termasuk wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Namun, rencana penambahan rute tersebut akan didahului dengan evaluasi terhadap kebutuhan perjalanan masyarakat serta kesiapan infrastruktur pendukung.
Dalam proses penataan jaringan, pemerintah juga akan memperhitungkan rekayasa lalu lintas, konektivitas antarmoda, serta keberadaan terminal tipe C sebagai titik perpindahan penumpang. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efektif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjangkau berbagai kawasan di Balikpapan.
Di sisi lain, Pemkot Balikpapan juga bersiap mengambil alih pembiayaan operasional Bacitra dari pemerintah pusat. Peralihan tanggung jawab tersebut mengharuskan pemerintah daerah menyiapkan skema pendanaan agar layanan transportasi berbasis bus itu dapat terus beroperasi secara berkelanjutan.
Fadli menjelaskan, penerapan tarif mulai Juli 2027 menjadi salah satu langkah penyesuaian setelah pembiayaan operasional Bacitra beralih kepada pemerintah daerah.
“Mulai Juli 2027, kami menargetkan Bacitra sudah menerapkan tarif. Saat ini pemerintah kota sedang menyiapkan kebutuhan pembiayaannya,” ujarnya.
Berdasarkan rancangan awal, penumpang umum diusulkan membayar Rp4.000 untuk sekali perjalanan. Sementara itu, pelajar dan mahasiswa direncanakan mendapatkan tarif khusus berkisar Rp2.000 hingga Rp2.500.
Selain itu, penyandang disabilitas juga menjadi kelompok pengguna yang diperhatikan dalam penyusunan skema pelayanan. Pemerintah turut mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat kurang mampu, termasuk warga yang memiliki prestasi di bidang pendidikan.
Meski demikian, Fadli menegaskan besaran tarif tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final. Dishub masih mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebutuhan operasional, serta keberlanjutan pelayanan Bacitra ke depan.
Untuk mendukung rencana tersebut, kebutuhan anggaran operasional Bacitra telah dimasukkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Langkah ini merupakan tindak lanjut kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Dukungan DPRD Kota Balikpapan juga diperlukan agar rencana pembiayaan tersebut dapat direalisasikan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan operasional Bacitra tetap berjalan meskipun skema pendanaannya mengalami perubahan.
Dishub Balikpapan berharap, pengembangan jaringan dan penerapan tarif dapat berjalan beriringan dengan integrasi angkutan kota. Melalui penataan tersebut, Bacitra diharapkan tetap menjadi pilihan transportasi publik yang terjangkau, sementara angkot tetap memiliki ruang untuk beroperasi dan menjadi bagian dari sistem transportasi perkotaan.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkot Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, memperluas konektivitas antarkawasan, serta menyediakan pilihan mobilitas yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026

















