KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha pangan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Kebutuhan bahan baku untuk puluhan dapur penyedia makanan bergizi dinilai menjadi pasar potensial bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
Untuk memaksimalkan peluang tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berupaya mendorong keterlibatan produsen pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan bahan baku program MBG. Salah satu langkah yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan para produsen dan pemasok pangan di daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan, Sri Wahyuningsih, mengatakan saat ini terdapat 36 SPPG yang telah beroperasi di Balikpapan. Keberadaan puluhan dapur tersebut menjadi peluang pasar yang perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan penyerapan hasil produksi pangan lokal.
“Kami ingin potensi pangan Balikpapan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan MBG. Pelaku usaha lokal harus mendapat kesempatan menjadi bagian dari rantai pasok,” kata Sri, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, program MBG tidak semestinya hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Program tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas apabila pengadaan bahan bakunya melibatkan produsen dan pemasok dari daerah.
Karena itu, DKP3 mempertemukan 36 kepala SPPG dengan berbagai pelaku usaha, mulai dari UMKM, petani, peternak, nelayan, kelompok wanita tani (KWT), koperasi, hingga badan usaha milik desa (BUMDes).
Pertemuan tersebut bertujuan membangun komunikasi dan membuka peluang kerja sama secara langsung antara pengelola dapur dengan calon pemasok. Melalui langkah ini, kebutuhan bahan pangan setiap SPPG diharapkan dapat dipenuhi dari hasil produksi lokal sesuai kapasitas dan ketersediaan komoditas.
Sri menjelaskan, kerja sama antara pengelola SPPG dan pemasok harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi jenis komoditas, jumlah kebutuhan, kualitas produk, serta kemampuan pemasok menjaga kesinambungan distribusi.
“Pasokan bukan hanya harus tersedia, tetapi juga berkelanjutan. Jangan sampai kebutuhan dapur meningkat, sementara pemasok tidak mampu memenuhinya,” jelasnya.
Ia menilai, keterlibatan dalam rantai pasok MBG dapat memberikan kepastian pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Dengan adanya permintaan yang lebih terukur, para pelaku usaha diharapkan terdorong meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
Meski demikian, peluang tersebut harus diimbangi dengan kemampuan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh bahan baku yang dipasok memenuhi persyaratan kualitas serta layak dikonsumsi oleh penerima manfaat program MBG.
Selain mempertemukan produsen dengan pengelola SPPG, kegiatan tersebut juga diisi sosialisasi platform Stop Boros Pangan (SPB). Platform ini mendukung pendataan penyelamatan pangan sebagai salah satu upaya mengurangi potensi makanan terbuang.
Melalui sosialisasi tersebut, DKP3 juga mendorong kesadaran berbagai pihak mengenai pentingnya pengelolaan pangan yang lebih efektif dan efisien, mulai dari proses penyediaan bahan baku hingga pemanfaatan makanan.
Pemkot Balikpapan berharap keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG dapat terus diperluas. Dengan demikian, program pemerintah tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat daerah.
Optimalisasi pemanfaatan pangan lokal diharapkan turut memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan Balikpapan. Selain itu, keterlibatan UMKM dan kelompok usaha masyarakat dapat membuka akses pasar yang lebih luas serta memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi para produsen pangan setempat.
ADV Diskominfo Kota Balikpapan Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026

















