KUMALANEWS.ID, BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) mengungkap 13 perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan jumlah korban mencapai 18 orang. Mirisnya, tujuh korban di antaranya merupakan anak-anak yang masih berusia di bawah umur.
Dalam pengungkapan yang berlangsung pada 13–19 November 2026 tersebut, Polda Kaltim bersama jajaran Polres dan Polresta berhasil mengamankan 11 tersangka yang diduga terlibat dalam berbagai praktik perdagangan orang di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.
Pengungkapan belasan kasus tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan secara serentak oleh Polda Kaltim bersama seluruh satuan kewilayahan. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Kapolri melalui Kapolda Kaltim untuk meningkatkan upaya pemberantasan TPPO.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kaltim, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja kepolisian dalam mengintensifkan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
“Dalam kurun waktu tersebut, kami berhasil mengungkap 13 perkara atau 13 laporan polisi dengan total 11 tersangka,” ujar Bambang saat konferensi pers di Mapolda Kaltim, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, dari 13 perkara yang berhasil diungkap, dua kasus ditangani Subdit Krimum Polda Kaltim, dua kasus oleh Polresta Samarinda, satu kasus Polresta Balikpapan, satu kasus Polres Kutai Kartanegara, satu kasus Polres Kutai Timur, dua kasus Polres Kutai Barat, satu kasus Polres Berau, satu kasus Polres Penajam Paser Utara, dan satu kasus Polres Paser.
Sementara itu, 11 tersangka yang diamankan diketahui memiliki peran berbeda dalam praktik perdagangan orang. Peran tersebut meliputi penyalur, penampung, perekrut, pengangkut, pengirim, penerima, hingga pihak yang bertindak sebagai majikan.
Menurut Bambang, kasus TPPO menjadi perhatian serius karena praktik kejahatan tersebut tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Dari total 18 korban yang teridentifikasi, tujuh di antaranya masih berusia di bawah umur sehingga membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus.
“Kejahatan ini tidak hanya menyasar orang dewasa. Anak-anak juga menjadi sasaran, sehingga perlu perhatian dan perlindungan bersama,” tegasnya.
Selain melakukan penindakan hukum, Polda Kaltim juga memperkuat langkah pencegahan melalui berbagai kegiatan di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan menggelar kampanye Rest and Speak sebanyak empat kali di Balikpapan, sosialisasi dan edukasi masyarakat sebanyak enam kali, serta tujuh kali pengecekan dan penertiban di lokasi yang dinilai rawan menjadi tempat praktik TPPO.
Pengecekan dilakukan terhadap sejumlah tempat yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas perdagangan orang, termasuk lokasi persewaan maupun tempat yang digunakan secara menetap. Langkah tersebut bertujuan mendeteksi lebih dini potensi tindak pidana sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku.
Di sisi lain, kepolisian juga memastikan aspek perlindungan dan pemulihan korban menjadi perhatian dalam penanganan perkara. Seluruh 18 korban telah menjalani asesmen psikologi klinis melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat sebelum proses pengembalian kepada keluarga dilakukan.
Asesmen tersebut bertujuan mengetahui kondisi psikologis korban, mengidentifikasi kebutuhan pendampingan, serta memastikan kesiapan mereka untuk kembali ke lingkungan keluarga. Penanganan khusus juga diberikan kepada korban anak dengan melibatkan orang tua atau wali agar proses pemulihan dapat berlangsung secara optimal.
Sementara itu, Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim, AKBP Rizeth Aribowo Sangalang, menjelaskan para pelaku TPPO dapat dijerat dengan ketentuan pidana sesuai peran dan bentuk kejahatan yang dilakukan. Ancaman hukuman dalam tindak pidana perdagangan orang berupa pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, disertai denda kategori IV hingga kategori VII.
Selain ketentuan pidana TPPO, penyidik juga dapat menerapkan sejumlah pasal lain sesuai bentuk tindak pidana serta usia korban. Untuk perbuatan memudahkan tindakan cabul atau persetubuhan terhadap korban dewasa, termasuk praktik mucikari, pelaku dapat dijerat Pasal 420 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun.
Adapun pelaku eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dapat dikenakan Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.
Rizeth menambahkan, Pasal 419 Ayat (1) KUHP juga mengatur ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi pihak yang menghubungkan atau mempermudah perbuatan cabul maupun persetubuhan dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga merupakan anak.
Sementara Pasal 422 Ayat (1) KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi pihak yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, maupun perbuatan lain yang melanggar kesusilaan.
“Untuk perbuatan memudahkan tindakan cabul atau persetubuhan yang dikenal sebagai praktik mucikari, pelaku dapat dijerat Pasal 420 KUHP dengan ancaman maksimal dua tahun jika korbannya orang dewasa,” jelas Rizeth.
Polda Kaltim menegaskan proses penyidikan terhadap 13 perkara tersebut masih terus berjalan. Kepolisian berkomitmen mendalami keterlibatan para tersangka dan memaksimalkan penerapan ketentuan hukum sesuai tindak pidana yang dilakukan.
Melalui penindakan, pengawasan, sosialisasi, serta pendampingan terhadap korban, Polda Kaltim berharap praktik perdagangan orang dapat dicegah dan diberantas. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengarah pada TPPO, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak.
Pewarta : M Hilmansyah Editor : Fairuzzabady @2026

















