KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beragama, melindungi hak konstitusional warga negara, serta memperkuat toleransi di tengah kehidupan masyarakat yang multikultural. Menurutnya, keberagaman harus menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, bukan justru menjadi pemicu perpecahan.
Hal tersebut disampaikan Andi Harun dalam sambutannya pada peringatan Hari Toleransi Internasional yang digelar di Bagios Coffee, Jalan KH Abdurrasyid Nomor 8, Samarinda, Jumat (20/11/2026) malam. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Dari Konstitusi Menuju Toleransi pada Masyarakat Multikultural”.
Dalam pemaparannya, Andi Harun menjelaskan bahwa kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Ia menerangkan, Pasal 28E memberikan jaminan kepada setiap individu untuk memeluk agama, meyakini kepercayaan, serta mengekspresikan keyakinannya. Sementara Pasal 29 menegaskan dasar negara atas Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya.
“Secara konstitusional, hak beribadah dijamin oleh aturan tertinggi negara, sehingga tidak boleh dikalahkan oleh aturan teknis apa pun,” tegas Andi Harun.
Ia menilai, jaminan konstitusi tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata pemerintah. Sebab, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, persoalan intoleransi masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius.
Sejumlah persoalan yang disorot di antaranya hambatan pendirian dan penggunaan rumah ibadah, persekusi serta pembubaran kegiatan keagamaan, intoleransi melalui ucapan maupun media digital, hingga politisasi identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan sosial. Diperlukan kehadiran negara melalui penegakan hukum yang adil, pendidikan, sosialisasi, serta penguatan empati dan literasi keberagaman di tengah masyarakat.
Andi Harun juga menguraikan perkembangan pemikiran mengenai toleransi melalui dua pendekatan utama, yakni liberalisme individual atau color-blind equality dan multikulturalisme atau politics of difference.
Ia menjelaskan, pendekatan liberalisme individual menempatkan setiap orang sebagai individu yang memiliki kedudukan setara tanpa membedakan latar belakang budaya, agama, maupun keyakinan. Namun, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan apabila negara terlalu pasif ketika terjadi konflik antarkelompok masyarakat.
Sementara itu, pendekatan multikulturalisme mengakui bahwa setiap individu tumbuh dan hidup dalam lingkungan sosial serta komunitas budaya tertentu. Meski demikian, pengakuan terhadap identitas kelompok tetap harus ditempatkan secara proporsional agar persoalan yang melibatkan individu tidak berkembang menjadi konflik antarkomunitas.
Karena itu, menurut Andi Harun, kedua pendekatan tersebut perlu dipertemukan melalui prinsip demokrasi yang mampu menjamin hak individu sekaligus menghormati identitas dan keberadaan kelompok masyarakat.
“Negara tidak boleh bersikap netral dengan membiarkan konflik antarumat beragama. Negara harus hadir untuk memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan keadilan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun turut mengutip pemikiran filsuf politik Rainer Forst mengenai hubungan antara toleransi dan keadilan. Ia menjelaskan bahwa intoleransi dapat menjadi bentuk ketidakadilan ketika suatu komunitas mendapatkan keistimewaan di atas komunitas lainnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Ia menegaskan, toleransi bukan berarti seluruh masyarakat harus memiliki pandangan, agama, maupun keyakinan yang sama. Lebih dari itu, toleransi merupakan kemampuan setiap individu untuk hidup berdampingan, saling menghormati, dan menerima perbedaan tanpa menghilangkan hak masing-masing.
Menurutnya, berbagai peristiwa penolakan rumah ibadah dan pembubaran kegiatan keagamaan di sejumlah daerah harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan masih membutuhkan perlindungan serta komitmen nyata dari seluruh pihak.
Untuk itu, ia mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh lintas agama, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat agar terus memperkuat komunikasi dan membangun ruang dialog. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman, meredam potensi konflik, serta menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat di Kota Samarinda.
Andi Harun berharap nilai toleransi tidak hanya menjadi slogan dalam kegiatan seremonial, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab memastikan setiap warga memperoleh hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan agama, kepercayaan, maupun latar belakang sosial.
Menutup sambutannya, ia mengingatkan bahwa masa depan kemanusiaan sangat ditentukan oleh cara setiap orang memperlakukan mereka yang memiliki perbedaan. Kehidupan kota yang harmonis hanya dapat terwujud apabila seluruh masyarakat memiliki kesadaran untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi keadilan.
“Masa depan kemanusiaan dibentuk oleh cara kita memperlakukan orang yang berbeda. Di Samarinda, setiap warga harus bebas menjalankan keyakinannya, setara di hadapan hukum, dan ikut menentukan masa depan kota,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026

















