KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian serius pada persoalan kesejahteraan guru, khususnya terkait besaran take home pay yang dinilai masih timpang. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki kondisi ini secara bertahap meski APBD tahun 2026 mengalami penurunan signifikan.
Berdasarkan hasil pemetaan ulang yang dilakukan bersama Dinas Pendidikan, pemerintah menemukan bahwa sebagian guru menerima take home pay cukup tinggi hingga mencapai Rp19 juta per bulan, namun di sisi lain masih terdapat guru dengan penghasilan di bawah Rp1 juta. Ketimpangan ini dinilai sebagai pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan.
“Kita harus akui, ada guru yang take home pay-nya masih di bawah satu juta rupiah. Ini PR pemerintah daerah dan tidak boleh dibiarkan,” tegas Aulia, Senin (24/11/2025).
Ia menyampaikan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan guru menjadi salah satu fokus kebijakan pendidikan daerah. Pemerintah memastikan tidak akan mengurangi hak maupun tunjangan guru meskipun anggaran daerah mengalami penyusutan drastis pada tahun depan. Menurutnya, kesejahteraan guru bukan hanya soal besaran tunjangan, tetapi juga terkait penghargaan dan kepastian dukungan dari pemerintah.
“Meskipun anggaran turun, komitmen terhadap kesejahteraan guru tidak akan kami kurangi sedikit pun,” ujarnya.
Pemkab Kukar juga sedang menyiapkan langkah evaluasi lanjutan untuk memperbaiki struktur pendapatan guru agar lebih adil dan proporsional. Aulia menegaskan bahwa pemerintah akan mencari formula yang memastikan tidak ada guru yang menerima penghasilan terlalu rendah, terutama yang berstatus honorer dengan beban kerja besar. Ia mengakui bahwa pemerataan kesejahteraan menjadi tantangan tersendiri, namun perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Jangan ragukan komitmen kami. Kesejahteraan guru akan tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi guru agar selaras dengan peningkatan kesejahteraan. Melalui program Seribu Guru Sarjana, pemerintah berupaya membantu para guru dalam peningkatan kualifikasi akademik. Aulia bahkan berjanji apabila keuangan daerah kembali membaik, pemerintah juga akan menanggung biaya hidup bagi guru yang melanjutkan pendidikan.
“Tidak mungkin kita berharap kualitas pendidikan meningkat kalau kompetensi gurunya tidak ditingkatkan,” jelasnya.
Dengan sejumlah komitmen tersebut, Pemkab Kukar berharap persoalan kesejahteraan guru dapat diatasi secara menyeluruh, sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Pemerintah menargetkan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan untuk memastikan tidak ada guru yang tertinggal dalam aspek penghasilan maupun kesempatan pengembangan diri.
ADV Bagian Prokompim Kukar Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2025
