Menu ✖

Mode Gelap
Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

BERITA DAERAH · 28 Nov 2025 20:00 WITA ·

Prioritaskan Keselamatan Publik, Satpol PP Kutim Perketat Penertiban PKL yang Mengokupasi Trotoar


 Prioritaskan Keselamatan Publik, Satpol PP Kutim Perketat Penertiban PKL yang Mengokupasi Trotoar Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menggencarkan patroli dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih nekat berjualan di atas trotoar, bahu jalan, dan di atas parit. Langkah ini dilakukan secara intensif di sejumlah titik rawan pelanggaran seperti Pasar Induk Sangatta, Pasar Sangatta Selatan, dan area pasar tumpah di Jalan Inpres. Penertiban ini bukan bertujuan untuk mematikan usaha masyarakat, melainkan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan yang terpenting, menjaga keselamatan serta ketertiban umum bagi seluruh pengguna jalan dan pejalan kaki.

Kepala Satpol PP Kutim, Fatah Hidayat, menjelaskan bahwa aktivitas jual beli yang menggunakan trotoar dan badan jalan dinilai sangat membahayakan semua pihak. Ketika pembeli berhenti mendadak untuk bertransaksi di pinggir jalan, hal itu dapat mengganggu arus lalu lintas dan berpotensi memicu kecelakaan, baik bagi pedagang, pembeli, maupun pengendara lain. “PKL selama ini memang selalu kami tertibkan, kami imbau. Tapi kami berharap mereka sadar bahwa yang kami sampaikan itu bukan hanya melarang, melainkan supaya mereka bisa berdagang dengan rasa aman dan tidak mengganggu hak pejalan kaki,” tegas Fatah.

Meskipun demikian, Satpol PP mengakui banyak PKL yang masih kembali berjualan di lokasi terlarang setelah petugas pergi. Untuk mengatasi pelanggaran berulang, Satpol PP kini mewajibkan petugas untuk menerapkan metode pendataan yang lebih ketat, termasuk mencatat nama pedagang dan mendokumentasikan kegiatan penertiban dengan foto dan video. Hal ini dilakukan agar petugas dapat bertindak lebih tegas jika pelanggaran terus diabaikan. Meski demikian, Fatah memastikan jajarannya tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis sebagai langkah utama sebelum mengambil tindakan yang lebih keras sesuai peraturan daerah yang berlaku.

 

ADV Diskominfo SP Kutim
Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92
Trending di BERITA DAERAH