KUMALANEWS.ID, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mendorong peran kader kesehatan sebagai ujung tombak pengendalian malaria dan demam berdarah dengue (DBD) di kawasan IKN. Upaya ini diwujudkan melalui Pelatihan Kader Pencegahan Malaria dan DBD yang digelar di Multifunction Hall Kantor Bersama 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis (9/4/2026).
Pelatihan tersebut diikuti pengelola hunian dan tim K3 dari berbagai paket pekerjaan di wilayah KIPP IKN. Mereka disiapkan menjadi kader kesehatan yang berperan dalam edukasi masyarakat, pengendalian lingkungan, serta pencegahan penyakit di lingkungan kerja masing-masing.
Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menegaskan bahwa pengendalian penyakit menular tidak bisa lagi bertumpu pada sektor kesehatan semata. “Pengendalian malaria dan DBD tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan. Peran masyarakat menjadi kunci utama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles, sedangkan DBD oleh Aedes aegypti. Menurutnya, pengendalian vektor menjadi langkah penting dalam mencegah penularan. “Jika vektornya dapat dikendalikan, maka penularan dapat dicegah,” tambahnya.
Suwito juga mengungkapkan bahwa wilayah KIPP IKN saat ini sudah tidak memiliki penularan malaria lokal. Namun demikian, kasus DBD masih menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama. Otorita IKN pun menargetkan penurunan kasus DBD hingga 50 persen melalui penguatan sistem kewaspadaan dini serta peningkatan peran masyarakat, terutama di kawasan hunian dan area konstruksi yang berisiko tinggi akibat genangan air.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan, Bambang Siswanto, menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pengendalian penyakit menular. “Saat ini kami menggencarkan program Kampung Bebas Jentik untuk mengendalikan vektor penyakit seperti malaria dan DBD,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengendalian jentik nyamuk harus menjadi tanggung jawab bersama. “Ini bukan hanya tugas sektor kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat,” tegasnya.
Program tersebut telah diujicobakan di sejumlah daerah, termasuk di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam implementasinya, peran utama berada pada camat, kepala desa, dan pemerintah daerah, sementara tenaga kesehatan bertindak sebagai pendamping teknis. Pemerintah juga tengah menyusun konsep kawasan bebas jentik untuk area khusus seperti kawasan industri dan kawasan IKN.
Di lapangan, tantangan pengendalian penyakit juga muncul seiring pesatnya aktivitas pembangunan. Area konstruksi menjadi titik rawan berkembangnya nyamuk akibat genangan air. Dalam sesi diskusi, peserta pelatihan turut berbagi pengalaman dalam mengantisipasi risiko tersebut.
Reza, dari HSE Paket Proyek Yudikatif, mengungkapkan pihaknya telah menerapkan langkah pencegahan sejak awal. “Kami menerapkan HSE induction bagi pekerja baru, termasuk screening kesehatan, riwayat penyakit, dan asal daerah pekerja,” jelasnya.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, mulai dari Balai Karantina Kesehatan Kelas I Balikpapan, Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara, hingga RSUD Sepaku, yang membahas surveilans migrasi, pengendalian vektor, serta penanganan kegawatdaruratan malaria dan DBD.
Sebagai tindak lanjut, Otorita IKN akan membentuk tim kader kesehatan melalui surat keputusan resmi. Peserta pelatihan akan ditetapkan sebagai kader kesehatan IKN dan diharapkan mampu menjalankan peran edukasi, pengendalian vektor, serta pencegahan penyakit secara berkelanjutan.
Melalui langkah ini, Otorita IKN menegaskan komitmen pembangunan kesehatan berbasis masyarakat, sekaligus memperkuat upaya promotif dan preventif demi mewujudkan kawasan IKN yang bebas dari malaria dan DBD.
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara @2026
