KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kukar Tahun 2027 yang digelar di Kantor Bappeda Kukar, Senin (20/4/2026).
Pembukaan kegiatan ditandai dengan penyerahan hasil reses DPRD oleh Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid, kepada Bupati sebagai bentuk sinkronisasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Aulia Rahman Basri mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong kemajuan daerah.
“Partisipasi aktif masyarakat menjadi kekuatan utama dalam merumuskan arah pembangunan. Kolaborasi yang solid akan membawa Kutai Kartanegara semakin maju dalam kerangka Kukar Idaman Terbaik,” ujar Aulia.
Musrenbang RKPD ini digelar sebagai amanat peraturan perundang-undangan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara terbuka, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah yang partisipatif.
Aulia juga menekankan bahwa di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus mampu menyusun prioritas pembangunan secara lebih selektif, fokus, dan tepat sasaran.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kita harus benar-benar memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut tahun 2027 menjadi momentum penting dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029, yang mengarahkan Kukar sebagai pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang berkelanjutan.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah menetapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya penguatan proyek prioritas, peningkatan peran sektor swasta, serta optimalisasi peran camat, lurah, dan kepala desa dalam memberikan pelayanan dan menangani persoalan masyarakat di tingkat bawah.
Dalam RKPD 2027, sejumlah prioritas pembangunan juga telah dirumuskan, seperti optimalisasi aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, hingga pembenahan tata kelola persampahan melalui kolaborasi dengan program nasional.
Selain itu, Pemkab Kukar juga terus mendorong kemudahan investasi melalui penataan ruang yang terarah serta pengembangan industri berbasis wilayah yang berkelanjutan.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan visi dan langkah dalam mewujudkan pembangunan Kutai Kartanegara yang lebih inklusif, maju, dan berdaya saing.
Pewarta & Editor: Fairuzzabady @2026
