KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan pentingnya transparansi data serta indikator kinerja yang terukur dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (21/4/2026), Iswandi menyatakan DPRD memiliki dasar kuat untuk menolak kebijakan anggaran yang tidak disertai data jelas dan terukur. Ia menyoroti komposisi belanja modal yang dinilai masih berada di bawah angka ideal.
“Kalau belanja modal kita di bawah 22 persen dan tidak ada program konkret penciptaan 5 ribu lapangan kerja, itu bisa menjadi alasan bagi kami untuk menolak,” tegasnya.
Selain itu, Iswandi juga mengkritisi struktur anggaran di BPKAD yang dinilai belum efisien. Berdasarkan data APBD 2025, dari total anggaran sekitar Rp173,2 miliar, belanja operasional mencapai Rp64,9 miliar atau lebih dari separuh total anggaran.
“Artinya, sebagian besar anggaran habis untuk operasional. Pertanyaannya, parameter keberhasilannya apa? Selama ini lebih banyak bersifat administratif,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar tingkat penyerapan. Ke depan, DPRD akan meminta perbandingan yang jelas antara anggaran yang dikeluarkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita harus lihat, berapa uang yang dikeluarkan dan berapa yang didapat. Harus signifikan. Jangan hanya anggaran besar tapi hasilnya kecil,” katanya.
Tak hanya itu, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian serius. Iswandi menilai masih banyak aset bermasalah yang belum tertangani secara optimal. DPRD akan meminta data rinci terkait penyelesaian aset, baik yang berhasil diselamatkan maupun yang justru menjadi beban pemeliharaan.
“Berapa aset bermasalah yang sudah selesai? Berapa yang masih terbengkalai dan hanya membebani biaya? Ini harus jelas,” ungkapnya.
Menurutnya, lemahnya pengelolaan di BPKAD dapat berdampak luas terhadap keseluruhan APBD, mengingat perannya yang sangat strategis dalam sistem keuangan daerah.
“Kalau BPKAD lemah, kebocorannya bukan hanya di satu dinas, tapi bisa ke seluruh APBD,” tegasnya lagi.
Iswandi pun mendorong agar fungsi pengawasan DPRD semakin fokus dan berbasis data, bukan sekadar wacana. Ia memastikan fraksinya akan mengedepankan pendekatan berbasis data dalam setiap pembahasan kebijakan.
“Tidak perlu banyak bicara. Tunjukkan data yang jelas dan indikator yang terukur. Itu yang akan kami dorong ke depan,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
