KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyampaikan keprihatinannya atas insiden yang menimpa seorang jurnalis perempuan saat meliput aksi demonstrasi pada Selasa (21/4/2026). Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media, Kamis (23/4/2026).
Celni menyayangkan adanya dugaan tindakan represif yang terjadi di tengah penyampaian aspirasi masyarakat. Menurutnya, kegiatan demonstrasi semestinya berlangsung aman, tertib, serta tidak menimbulkan gesekan yang merugikan pihak mana pun, termasuk jurnalis yang menjalankan tugas peliputan.
“Semua ingin menjalankan tugas dengan baik. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari,” ujarnya.
Ia menilai kondisi lapangan yang memanas memang dapat memicu kepanikan. Namun demikian, Celni menegaskan seluruh pihak baik aparat keamanan, peserta aksi, maupun insan pers harus tetap mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan peran masing-masing.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah di berbagai tingkatan untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, pendekatan dialog terbuka menjadi langkah penting dalam meredam potensi konflik di lapangan.
“Kalau aspirasi ditanggapi dengan baik dan diajak dialog, hasilnya juga akan baik,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Celni juga menyoroti keterlibatan perempuan, khususnya ibu-ibu, dalam aksi demonstrasi. Ia menilai hal itu menjadi indikator adanya keresahan nyata di tengah masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Namun demikian, Celni mengakui bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota Samarinda masih menghadapi kendala dalam menjawab sejumlah tuntutan masyarakat. Hal itu disebabkan belum jelasnya mekanisme program yang berasal dari pemerintah provinsi.
“Terus terang kami juga masih kebingungan. OPD juga belum mendapatkan penjelasan yang rinci,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat pemerintah kota belum dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. Saat ini, Pemkot Samarinda masih fokus menjalankan program-program yang telah berjalan sembari menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah provinsi.
Celni berharap ke depan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat diperkuat, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat tersampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
