KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Rusdi, menyampaikan bahwa Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Samarinda masih berada pada tahap pengumpulan data dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media usai Rapat Internal Pansus II yang digelar di Ruang Rapat Komisi II Lantai III DPRD Kota Samarinda, Jumat (24/4/2026). Menurutnya, rapat yang berlangsung masih bersifat internal dan belum melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini masih dalam tahap pengumpulan data untuk kita finalisasi. Belum ada pemanggilan OPD, masih rapat internal Pansus II saja,” ujar Rusdi.
Ia menjelaskan, pembahasan akan kembali dilanjutkan dalam waktu dekat, termasuk penjadwalan pemanggilan OPD pada Mei 2026. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian Raperda yang sedang dibahas.
“Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya, sekaligus menyusun jadwal di bulan Mei untuk pemanggilan OPD hingga tahap finalisasi,” jelasnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menargetkan Raperda Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dapat diselesaikan pada tahun ini. Namun, ia menegaskan bahwa jadwal uji publik masih menunggu hasil pembahasan lanjutan Pansus.
“Targetnya tahun ini bisa selesai. Untuk uji publik, kita lihat dulu hasil pembahasan berikutnya sebelum ditentukan jadwalnya,” tambahnya.
Di sisi lain, Rusdi juga menanggapi sejumlah isu di luar pembahasan Pansus II, termasuk pemilihan Direktur Utama Bank Kaltimtara. Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Itu di luar ranah DPRD kota, karena kewenangannya di provinsi. Harapan kami tentu yang terpilih adalah sosok profesional yang mampu mengembangkan Bank Kaltimtara,” katanya.
Terkait isu rencana tukar guling aset daerah, termasuk pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas), Rusdi mengaku belum menerima laporan resmi. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait aset daerah harus melalui mekanisme pelaporan kepada DPRD.
“Kalau soal aset, tentu harus dilaporkan ke DPRD sesuai mekanisme dan nilai asetnya. Sampai saat ini belum ada laporan yang masuk,” pungkasnya.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
