KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar rapat hearing bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda untuk membahas pelaksanaan program Kampung Berkualitas (Kampung KB), Selasa (28/4/2026), di Ruang Rapat Gabungan DPRD Samarinda.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Mohammad Novan Syahronny Pasie, didampingi anggota Riska Wahyuningsih, Anhar, Harminsyah, Ismail Latisi, Abdul Muis, serta tenaga pakar Masdar John dan Endang. Dari pihak eksekutif, hadir Kepala DPPKB Samarinda Deasy Evriyani bersama jajaran.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti pentingnya dukungan anggaran untuk keberlangsungan program Kampung KB. Anggota Komisi IV, Anhar, menegaskan bahwa tanpa pembiayaan yang memadai, program strategis tidak akan berjalan optimal.
“Kalau tidak dikendalikan, efeknya bisa ke mana-mana, termasuk beban APBD ke depan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, pelaksanaan program Kampung KB pada 2023 dinilai belum maksimal. Dari sejumlah lokasi yang dianggarkan, hanya sebagian yang berjalan substansial, sementara lainnya cenderung bersifat seremonial tanpa dampak nyata.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menjadi alasan pengetatan anggaran di tahun berikutnya. Namun, ia menilai evaluasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh tanpa mengorbankan program yang dibutuhkan masyarakat.
“Kalau ingin hasilnya maksimal, program harus jelas dan didukung anggaran yang memadai,” tegasnya.
Saat ini, DPRD Samarinda tengah mendorong agar anggaran program keluarga berencana dapat kembali diperkuat. Selain itu, DPPKB diminta melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.
Komisi IV berharap pemerintah daerah melihat program pengendalian penduduk sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Kota Samarinda.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
