Menu

Mode Gelap
DPRD Samarinda Minta Jalur Afirmasi SPMB Lebih Fleksibel, Ronal: Jangan Hanya Bergantung pada Data Desil Disdikbud Samarinda Tegaskan Jalur Afirmasi SPMB 2026 Berdasarkan Data Desil Nasional, SKTM Tetap Jadi Solusi UMKM Kreatif Weekend Fair 2026 Hadir di Samarinda, Belanja Murah hingga Hiburan Seru Menanti Dari Petani hingga Legislator: Arbain Jadikan Politik Sebagai Jalan Pengabdian 23 Tahun Mengabdi, Kadisdikbud Kukar Raih Satyalancana Karya Satya: “Ini Amanah, Bukan Sekadar Penghargaan”

BERITA DAERAH · 29 Apr 2026 16:30 WITA ·

62 Pasangan Ikut Isbat Nikah Massal Di Kukar, Pemerintah Fasilitasi Gratis


 Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Noor, memberikan keterangan terkait pelaksanaan nikah dan sidang isbat pernikahan massal di Mal Pelayanan Publik Kukar, Rabu (29/4/2026). Foto: Fairuzzabady. Perbesar

Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Noor, memberikan keterangan terkait pelaksanaan nikah dan sidang isbat pernikahan massal di Mal Pelayanan Publik Kukar, Rabu (29/4/2026). Foto: Fairuzzabady.

KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar program nikah dan sidang isbat pernikahan massal sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kukar, Rabu (29/4/2026) pagi.

Program yang diinisiasi Bupati Kukar ini terlaksana melalui kolaborasi dengan sekitar 10 perusahaan, termasuk BUMD dan swasta, melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Noor, menjelaskan sebanyak 62 pasangan mengikuti sidang isbat, sementara tiga pasangan lainnya melangsungkan akad nikah langsung di lokasi. “Total 62 pasangan ikut isbat,” ujarnya.

Peserta berasal dari sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Loa Janan (Desa Batuah, Purwajaya, dan Tani Bhakti) serta sebagian dari Tenggarong. Seluruh rangkaian kegiatan difasilitasi secara gratis oleh pemerintah, mulai dari transportasi hingga dokumentasi. “Semua difasilitasi gratis,” tegasnya.

Sidang isbat dimulai sejak pukul 08.00 WITA dan dilaksanakan bekerja sama dengan Pengadilan Agama serta Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini juga akan berlanjut bagi peserta yang belum selesai pada hari pelaksanaan.

Program ini digelar karena masih banyak masyarakat yang telah menikah secara agama, namun belum tercatat secara administratif negara, sehingga menyulitkan dalam pengurusan dokumen kependudukan. “Masih banyak yang belum tercatat resmi,” ungkap Alfian.

Pemerintah daerah menargetkan program ini terus berlanjut secara bertahap, mengingat kebutuhan masyarakat masih tinggi dan diperkirakan mencapai ribuan orang. Bahkan, sekitar 100 warga dari Tenggarong telah terverifikasi untuk mengikuti tahap berikutnya.

Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat memperoleh legalitas pernikahan yang sah, sehingga mempermudah akses layanan administrasi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. “Harapannya bisa memberi kepastian hukum,” pungkasnya.

 

Pewarta & Editor: Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Minta Jalur Afirmasi SPMB Lebih Fleksibel, Ronal: Jangan Hanya Bergantung pada Data Desil

19 Juni 2026 - 17:00 WITA

a25

Disdikbud Samarinda Tegaskan Jalur Afirmasi SPMB 2026 Berdasarkan Data Desil Nasional, SKTM Tetap Jadi Solusi

19 Juni 2026 - 16:00 WITA

a24

UMKM Kreatif Weekend Fair 2026 Hadir di Samarinda, Belanja Murah hingga Hiburan Seru Menanti

19 Juni 2026 - 15:00 WITA

a23

Dari Petani hingga Legislator: Arbain Jadikan Politik Sebagai Jalan Pengabdian

19 Juni 2026 - 14:00 WITA

a22

23 Tahun Mengabdi, Kadisdikbud Kukar Raih Satyalancana Karya Satya: “Ini Amanah, Bukan Sekadar Penghargaan”

19 Juni 2026 - 13:00 WITA

a21

Akademisi Nilai Raperda Kebakaran Samarinda Jadi Payung Hukum Strategis dan Perkuat Sistem Penyelamatan

18 Juni 2026 - 21:00 WITA

a20
Trending di BERITA DAERAH