KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek Terowongan Samarinda yang kini menjadi perhatian publik. Pernyataan itu disampaikannya saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Selasa (19/5/2026).
Menurut Arif, proyek Terowongan Samarinda merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kota Samarinda yang diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas, sekaligus membuka konektivitas baru antarwilayah di Kota Tepian. Kehadiran terowongan tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mempercepat pertumbuhan kawasan perkotaan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa proyek berskala besar tersebut harus dijalankan secara hati-hati, dengan perencanaan matang serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pembengkakan anggaran daerah.
“Terowongan Samarinda merupakan proyek strategis yang diharapkan mampu mengurai kemacetan dan membuka konektivitas baru kota. Namun sebagai anggota Komisi III DPRD, saya menegaskan bahwa setiap tambahan anggaran harus disertai penjelasan yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Arif.
Politisi Fraksi PKS itu menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai proyek pembangunan yang menggunakan dana publik wajib dilaksanakan secara profesional, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan. Menurutnya, proyek strategis tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik semata, tetapi juga harus memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran.
“Jangan sampai proyek strategis berubah menjadi beban APBD akibat lemahnya perencanaan atau pengawasan. Prinsip kami jelas, pembangunan harus berjalan, tetapi akuntabilitas anggaran tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek anggaran, Arif juga memberi perhatian terhadap kualitas pekerjaan proyek. Ia mengatakan Komisi III DPRD Kota Samarinda akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar proyek berjalan sesuai aturan, standar teknis, dan target waktu yang telah ditetapkan.
Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam proyek harus menjalankan tanggung jawab masing-masing secara profesional, baik kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Komisi III DPRD memiliki fungsi pengawasan agar proyek pemerintah berjalan sesuai aturan, kualitas, dan target waktu. Jika ditemukan masalah, maka tanggung jawab harus dilihat secara proporsional antara kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan OPD terkait, khususnya Dinas PUPR,” katanya.
Arif menegaskan pihaknya tidak ingin terjadi saling lempar tanggung jawab apabila di kemudian hari ditemukan persoalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia menilai seluruh pekerjaan yang dibiayai menggunakan uang rakyat wajib memenuhi standar administrasi maupun teknis yang telah ditentukan.
“Kami tidak ingin ada saling lempar tanggung jawab. Setiap pekerjaan yang menggunakan uang rakyat wajib memenuhi standar teknis dan administrasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia memastikan DPRD Kota Samarinda akan mendorong evaluasi menyeluruh apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran ataupun ketidaksesuaian dalam proses pembangunan proyek terowongan tersebut. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan bertujuan menghambat pembangunan, melainkan memastikan proyek benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Bila ditemukan potensi pelanggaran, tentu kami akan mendorong evaluasi menyeluruh dan menyerahkan kepada aparat pengawas sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan DPRD bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi memastikan pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
