KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Said Hasan, mengungkapkan berbagai tantangan pembangunan di wilayah perbatasan usai melakukan kunjungan studi banding ke DPRD Kota Samarinda, Senin (25/5/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mempelajari optimalisasi pengelolaan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, sekaligus melihat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterapkan Pemerintah Kota Samarinda.
Dalam keterangannya kepada awak media, Said Hasan menjelaskan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dibanding daerah perkotaan seperti Samarinda. Sebagai wilayah perbatasan, Nunukan masuk kategori daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluas.
Kondisi geografis tersebut, kata dia, menjadi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan maupun penyerapan aspirasi masyarakat di daerah.
“Daerah kami itu ada wilayah yang hanya bisa dijangkau menggunakan pesawat untuk menuju ibu kota kecamatan maupun ibu kota provinsi. Ada juga wilayah yang harus melewati jalur sungai dan berbatasan langsung dengan Malaysia,” ujarnya.
Ia mengatakan, akses transportasi yang terbatas membuat biaya pembangunan di wilayah terpencil menjadi jauh lebih mahal dibanding daerah perkotaan. Distribusi material bangunan hingga kebutuhan pokok masyarakat juga sangat bergantung pada kondisi transportasi dan harga bahan bakar.
“Yang kasihan daerah-daerah terpencil ini, anggaran pemerintah masih kurang. Apalagi transportasi material bangunan sangat susah. Kalau harga minyak naik, semua ikut naik, termasuk biaya pengangkutan material,” jelas politisi Fraksi PKS tersebut.
Menurut Said Hasan, kondisi itu berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah pelosok Nunukan. Meski demikian, pihaknya terus berupaya mendorong pemerataan pembangunan agar masyarakat di daerah terpencil tetap mendapatkan pelayanan yang layak.
Selain membahas tantangan pembangunan, kunjungan kerja tersebut juga dimanfaatkan DPRD Nunukan untuk berdiskusi mengenai tata kelola reses anggota dewan agar lebih efektif dalam menyerap kebutuhan masyarakat.
Ia menilai DPRD Kota Samarinda memiliki sejumlah pola pengelolaan aspirasi yang cukup baik, terutama dalam pengawasan terhadap sektor-sektor penyumbang PAD daerah.
“Dengan PAD yang besar di Samarinda, program-program pembangunan bisa lebih berjalan,” katanya.
Said Hasan juga mengaku mendapat banyak masukan terkait pentingnya pengawasan anggota dewan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah agar kontribusinya terhadap PAD dapat dimaksimalkan.
“Kami juga mendapat masukan bahwa anggota dewan harus turun langsung ke perusahaan-perusahaan untuk memantau kontribusi mereka terhadap PAD,” tambahnya.
Ia berharap hasil studi banding tersebut dapat menjadi referensi bagi DPRD Kabupaten Nunukan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, terutama dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi wilayah perbatasan.
“Dengan kunjungan ini ada hal-hal yang kami dapatkan sebagai anggota dewan, khususnya untuk Kabupaten Nunukan, baik lewat perda, pengawasan, maupun program-program yang nantinya bisa diterapkan,” tutupnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
