KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti menurunnya capaian siswa pada mata pelajaran dasar seperti matematika dan bahasa asing yang terjadi secara nasional. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Pernyataan itu disampaikan Novan kepada awak media usai mengikuti kunjungan lapangan Pansus IV DPRD Kota Samarinda ke RS IA Moeis, Jumat (5/6/2026).
Novan mengatakan penurunan capaian siswa tidak bisa hanya dipandang sebagai angka statistik semata. Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemampuan dasar peserta didik mengalami penurunan.
“Ini perlu dievaluasi secara serius,” ujar Novan.
Menurutnya, kemampuan berhitung dan berbahasa merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan. Jika capaian pada dua bidang tersebut menurun secara nasional, maka harus ada upaya untuk mengidentifikasi akar persoalan yang sebenarnya.
Ia menilai fenomena tersebut tidak cukup dijelaskan hanya dari hasil pengukuran atau laporan capaian pendidikan. Pemerintah perlu melihat kondisi riil di lapangan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam menjalankan kebijakan pendidikan.
“Kalau penurunannya terjadi secara nasional, berarti ada persoalan yang perlu dicermati bersama. Jangan hanya melihat datanya, tetapi juga harus dicari apa penyebab yang terjadi di lapangan,” katanya.
Politisi Fraksi Golkar itu juga menepis anggapan bahwa penurunan kemampuan siswa semata-mata disebabkan perubahan kurikulum. Menurutnya, mata pelajaran seperti matematika dan bahasa asing merupakan pelajaran dasar yang substansinya relatif tidak banyak berubah dari waktu ke waktu.
Karena itu, ia menilai perlu ada kajian lebih mendalam terkait faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, mulai dari metode pengajaran, kesiapan tenaga pendidik, hingga ketersediaan guru di sekolah.
Salah satu persoalan yang menurut Novan cukup krusial adalah kekurangan tenaga pendidik yang saat ini masih dialami banyak daerah, termasuk Kota Samarinda. Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan rekrutmen tenaga honorer berdampak langsung pada kemampuan sekolah memenuhi kebutuhan guru.
Saat ini, Samarinda diperkirakan mengalami kekurangan lebih dari 500 guru. Jumlah tersebut bahkan berpotensi meningkat menjadi lebih dari 700 guru hingga akhir tahun seiring bertambahnya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
“Kekurangan guru ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan kita,” ujarnya.
Di sisi lain, penambahan tenaga pendidik melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinilai belum mampu menutup kebutuhan yang ada. Dari jumlah kekurangan yang cukup besar tersebut, formasi yang tersedia melalui jalur CPNS masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
Menurut Novan, kondisi itu membuat banyak sekolah harus mencari alternatif dengan merekrut guru lepas yang pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Meski menjadi solusi sementara, langkah tersebut dinilai belum ideal. Selain keterbatasan jumlah, kesejahteraan guru lepas yang masih relatif rendah berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima siswa.
“Sekolah akhirnya berupaya memenuhi kebutuhan guru dengan berbagai cara. Namun kondisi ini tentu tidak bisa menjadi solusi jangka panjang karena kebutuhan pendidikan memerlukan tenaga pendidik yang cukup, kompeten, dan sejahtera,” jelasnya.
Novan menambahkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya berupaya mencari berbagai skema untuk mengatasi kekurangan guru, termasuk wacana penerapan mekanisme Perekrutan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala regulasi.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan tenaga pendidik di daerah. Menurutnya, banyak pemerintah daerah yang ingin memenuhi kebutuhan guru, tetapi terbentur aturan dan keterbatasan kewenangan.
“Daerah membutuhkan dukungan yang lebih nyata dari pemerintah pusat. Kebutuhan guru terus meningkat, sementara regulasi yang ada sering kali membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas,” pungkasnya.
Novan menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada ketersediaan tenaga pendidik yang memadai. Dengan jumlah guru yang cukup dan dukungan kebijakan yang tepat, kemampuan dasar siswa di bidang matematika, bahasa, dan literasi diharapkan dapat kembali meningkat sehingga mampu mencetak generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
