KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda untuk mengevaluasi realisasi kegiatan dan keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sekaligus membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027. Hearing berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai I DPRD Kota Samarinda, Senin (29/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, didampingi Sekretaris dan anggota Komisi II, yakni Rusdi Doviyanto, Viktor Yuan, dan Sani Bin Husain. Turut hadir Kepala Bapenda Kota Samarinda beserta jajaran sebagai mitra kerja Komisi II.
Iswandi menjelaskan, rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelaksanaan program, realisasi anggaran, serta capaian pendapatan daerah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Selain melakukan evaluasi terhadap kinerja semester pertama tahun 2026, Komisi II juga mulai menelaah RKA Tahun 2027 sebagai bahan pembahasan APBD mendatang.
“Kami mengevaluasi capaian semester pertama sekaligus melihat rencana anggaran tahun depan agar penyusunannya lebih tepat sasaran,” ujar Iswandi.
Dalam pembahasan, Komisi II menemukan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian. Beberapa target kinerja dinilai belum tercapai secara optimal, sementara struktur belanja di lingkungan Bapenda masih didominasi belanja administratif dibandingkan belanja yang secara langsung mendukung peningkatan pelayanan maupun pendapatan daerah.
Selain mengevaluasi realisasi program, Komisi II juga mencermati sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). DPRD membandingkan data Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dengan hasil audit BPK untuk memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara objektif.
Salah satu pembahasan berkaitan dengan kebijakan penghapusan pajak rumah kos. Setelah mendapat penjelasan dari Bapenda, diketahui kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyesuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi.
Komisi II juga meminta penjelasan mengenai tindak lanjut atas temuan BPK terkait proyek videotron yang melibatkan Bapenda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan nilai temuan sekitar Rp770 juta. Menurut Iswandi, penyelesaian temuan tersebut harus menjadi perhatian karena memiliki batas waktu tindak lanjut selama 60 hari.
“Kami ingin memastikan seluruh rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh evaluasi yang dilakukan DPRD didasarkan pada dokumen resmi pemerintah dan hasil pemeriksaan BPK, bukan berdasarkan penilaian subjektif anggota dewan.
“Yang kami jadikan dasar adalah data. Dengan begitu, setiap persoalan dapat diuji secara objektif dan menjadi bahan perbaikan ke depan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II juga mengevaluasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda Tahun 2026. Dari target sekitar Rp1,2 triliun, realisasi hingga akhir Triwulan II telah mencapai sekitar 49 persen.
Menurut Iswandi, capaian tersebut masih berada pada jalur yang sesuai target karena semester pertama belum sepenuhnya berakhir. Meski terdapat beberapa sektor yang realisasinya masih di bawah target, secara umum penerimaan daerah masih menunjukkan tren positif.
“Secara keseluruhan masih on the track. Ada sektor yang capaiannya tinggi, ada juga yang masih perlu ditingkatkan, tetapi secara umum masih sesuai target,” jelasnya.
Selain mengevaluasi Bapenda, Komisi II juga melakukan sinkronisasi terhadap seluruh komponen penyumbang PAD, termasuk kontribusi dari badan usaha milik daerah (BUMD). Setelah sebelumnya menggelar hearing bersama PT BPR Bank Samarinda dan memastikan dividen sebesar Rp500 juta telah disetorkan kepada Pemerintah Kota Samarinda, Komisi II berencana memanggil Perumda Varian Niaga untuk mengevaluasi kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Iswandi menegaskan, langkah tersebut dilakukan agar seluruh sumber penerimaan daerah dapat dimonitor secara menyeluruh menjelang pembahasan APBD Tahun 2027.
“Kami akan memanggil seluruh mitra kerja agar seluruh data dapat dicocokkan. Tujuannya memastikan semua komponen penyumbang PAD berjalan sesuai target dan mampu mendukung pembangunan Kota Samarinda,” pungkasnya.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
