KUMALANEWS.ID, PENAJAM PASER UTARA – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin, meninjau langsung lokasi tenggelamnya kapal ferry KMP Muchlisa di perairan Penajam, pada Senin (05/05/2025).
Dimana Kapal feri KMP Muchlisa tersebut melayani rute penyeberangan Balikpapan–Penajam.
Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menyampaikan keprihatinannya dan mendesak tim gabungan untuk mengintensifkan pencarian korban yang masih hilang.
“Kami sangat prihatin atas kejadian ini, dan kami mendorong semua pihak untuk bergerak cepat dalam proses pencarian serta evakuasi,” ujar Abdul Waris Muin.
“Kami berharap korban segera ditemukan dalam keadaan selamat,” imbuh Abdul Waris Muin.
Saat ini, upaya evakuasi dan pencarian korban yang belum ditemukan terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan pihak pelabuhan.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Balikpapan Dody Setiawan menyatakan bahwa, begitu menerima laporan awal tenggelamnya KMP Muchlisa, pihaknya langsung mengerahkan tim penyelamat.
“Begitu menerima informasi, kami langsung berkoordinasi dengan pihak pelapor dan menggerakkan personel ke lokasi kejadian menggunakan perahu penyelamat Rigid Buoyancy Boat (RBB) dan KN SAR Wisanggeni 236,” ungkap Dody Setiawan.
Dody Setiawan juga menjelaskan bahwa, kronologi awal kejadian berdasarkan laporan yang diterima, KMP Muchlisa berangkat dari Pelabuhan Karingau, Balikpapan, sekitar pukul 14.00 WITA dan diperkirakan tiba di perairan Penajam sekitar pukul 15.00 WITA.
Namun, saat hendak melakukan manuver untuk berganti tempat sandar, kapal mengalami gangguan pada sistem penggerak.
“Saat proses mau sandar, tidak ada pergerakan pada mesin kiri,” beber Dody Setiawan.
“Setelah dicek oleh ABK, ternyata as propeller patah,” tutup Dody Setiawan.
Terkait musibah ini, Pemerintah Kabupaten PPU telah mendirikan posko darurat di Pelabuhan Penajam guna memberikan bantuan dan informasi bagi keluarga penumpang.
Tak hanya itu, Pemerintah daerah juga menyatakan akan mengevaluasi standar operasional armada penyeberangan di wilayahnya untuk mencegah kejadian serupa. (ADV/DiskominfoPPU)