Menu

Mode Gelap
IKN Youth Forum Dorong Generasi Muda Lawan Hoaks dan Kawal Masa Depan Nusantara May Day 2026 di Kukar, Momentum Perkuat Sinergi dan Kepedulian bagi Pekerja May Day 2026, Perempuan Mahardhika Samarinda Soroti Ketidakadilan Buruh Perempuan Nelayan Muara Badak Ditemukan Meninggal Dunia Usai Terseret Arus Investasi Rp1,2 Triliun Masuk IKN, Dua Investor Pelopor Teken PKS

BERITA DAERAH · 18 Jul 2025 09:15 WITA ·

SMP Negeri 5 Samboja Tindaklanjuti Edaran Dinas Pendidikan, Komite Sekolah Sepakat Tidak Ada Pungutan


 SMP Negeri 5 Samboja Tindaklanjuti Edaran Dinas Pendidikan, Komite Sekolah Sepakat Tidak Ada Pungutan Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dalam rangka menyambut Tahun Ajaran Baru 2025/2026, Komite Sekolah SMP Negeri 5 Samboja menggelar rapat koordinasi bersama orang tua/wali peserta didik baru. Rapat ini membahas tindak lanjut atas Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P-2814/SET-1/100.3.4/06/2025 tertanggal 17 Juli 2025, yang memuat larangan penjualan buku pelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS), pakaian seragam, perlengkapan sekolah, serta larangan pungutan dalam bentuk apa pun saat proses pendaftaran maupun daftar ulang.

Dikonfirmasi via telepon, Kepala SMPN 5 Samboja, Titi Radiyah, S.Pd., yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan komitmen pihak sekolah untuk menjalankan sepenuhnya arahan dari Dinas Pendidikan.

“Pihak sekolah tidak memperbolehkan adanya pungutan baju seragam, buku pelajaran, LKS, dan pungutan apa pun dalam proses pendaftaran ulang siswa baru, termasuk uang gedung yang sempat dilaporkan melalui akun Instagram Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada postingan 7 Juli 2025,” tegas Titi Radiyah.

Ia juga menyayangkan laporan tersebut kemudian dihapus oleh pihak pelapor pada hari kedua setelah diunggah. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar.

“Hari ini, dalam rapat komite, kami buktikan bahwa sekolah berkomitmen penuh untuk menjalankan surat edaran dari kepala dinas,” lanjutnya.

Menanggapi usulan sejumlah orang tua yang meminta agar pembayaran seragam didahulukan oleh wali murid dan akan diganti setelah bantuan dinas turun, Titi tetap menegaskan sikapnya.

“Saya sudah berkomitmen menjalankan perintah pimpinan. Saya mengimbau agar tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun saat pendaftaran siswa baru, apalagi pungutan uang pembangunan di sekolah negeri,” pungkasnya.

Sebagai solusi sementara, pihak sekolah memperbolehkan siswa baru menggunakan seragam SD selama proses belajar mengajar berlangsung. Titi juga memastikan bahwa sekolah akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara untuk kebijakan selanjutnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

May Day 2026 di Kukar, Momentum Perkuat Sinergi dan Kepedulian bagi Pekerja

1 Mei 2026 - 14:00 WITA

day3

May Day 2026, Perempuan Mahardhika Samarinda Soroti Ketidakadilan Buruh Perempuan

1 Mei 2026 - 13:00 WITA

day1

Nelayan Muara Badak Ditemukan Meninggal Dunia Usai Terseret Arus

1 Mei 2026 - 12:00 WITA

tenggelam3

Disdik Kukar Tunggu Advice Kejaksaan, Insentif Guru Non-ASN Ditarget Segera Cair

30 April 2026 - 21:00 WITA

honorer3

DPRD Kukar Bahas Insentif Guru Honorer dan Layanan Kesehatan, Pembayaran Ditarget Pekan Depan

30 April 2026 - 20:00 WITA

honorer1

Nelayan Muara Badak Hilang Terseret Arus, Basarnas Kerahkan Tim Gabungan

30 April 2026 - 19:00 WITA

tenggelam01
Trending di BERITA DAERAH