KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 dimanfaatkan oleh Perempuan Mahardhika Samarinda untuk menyuarakan kondisi buruh perempuan yang dinilai masih jauh dari sejahtera. Melalui pernyataan sikap, mereka menuntut terwujudnya kerja layak bagi perempuan serta penghentian kekerasan dan praktik militerisme di dunia kerja.
Dalam rilis yang disampaikan, organisasi ini menilai perempuan pekerja di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari ketidakpastian kerja, diskriminasi, hingga kekerasan. Kondisi tersebut, menurut mereka, semakin diperparah oleh tingginya angka pengangguran dan maraknya pemutusan hubungan kerja, yang memaksa perempuan menerima pekerjaan dengan upah rendah, kontrak tidak jelas, serta tanpa jaminan sosial.
Mereka juga menyoroti belum terealisasinya janji pemerintah terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja. Di lapangan, masyarakat dinilai masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang aman, tetap, dan bermartabat.
Selain itu, diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja masih kerap terjadi. Perempuan sering dihadapkan pada persyaratan yang tidak relevan, seperti batas usia, status perkawinan, hingga rencana memiliki anak. Bahkan, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan minoritas gender disebut semakin tersingkir dari akses kerja formal.
Perempuan Mahardhika Samarinda juga menilai menguatnya pendekatan militerisme dalam tata kelola negara berdampak pada menyempitnya ruang demokrasi, termasuk kebebasan berserikat bagi buruh. Budaya represif di tempat kerja dinilai memperburuk kondisi pekerja perempuan dalam memperjuangkan haknya.
Kekerasan di dunia kerja pun masih menjadi ancaman nyata, mulai dari pelecehan seksual, kekerasan verbal, ancaman pemecatan saat hamil, hingga pemotongan upah sepihak. Banyak korban memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan atau tidak percaya pada mekanisme pengaduan yang ada.
Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah memastikan ketersediaan lapangan kerja yang aman dan berupah layak, menghapus sistem rekrutmen yang diskriminatif, menghentikan praktik represif, serta menjamin perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan di tempat kerja.
“Perubahan tidak datang dari belas kasihan, tetapi dari perjuangan perempuan pekerja yang terorganisir dan berani bersuara,” tegas mereka.
Aksi ini menjadi bagian dari peringatan May Day di Samarinda yang tidak hanya menyoroti isu ketenagakerjaan secara umum, tetapi juga menekankan pentingnya perspektif gender dalam menciptakan sistem kerja yang adil dan inklusif.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
