KUMALANEWS.ID, SAMARINDA — Insiden kebakaran yang melanda Hotel Bumi Senyiur pada Rabu pagi (29/10/2025) menjadi alarm bagi keamanan fasilitas publik di Kota Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan gedung bertingkat dan tempat usaha di kota ini.
Melalui sambungan telepon, Deni menyampaikan keprihatinannya atas musibah tersebut. Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi kebakaran tidak boleh hanya bersifat formalitas, tetapi harus dibuktikan melalui pengecekan rutin dan pelatihan evakuasi yang nyata.
“Kebakaran di Hotel Bumi Senyiur ini menunjukkan bahwa kita perlu memperkuat sistem keamanan gedung. Pemerintah dan pengelola harus memastikan semua perangkat proteksi dan jalur evakuasi benar-benar berfungsi,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai, setiap fasilitas publik semestinya memiliki SOP keselamatan dan sistem mitigasi bencana yang teruji. Ia menyoroti bahwa kepanikan kerap terjadi bukan semata karena api, tetapi karena kurangnya informasi dan panduan bagi pengunjung saat keadaan darurat.
“Sering kali orang bingung harus ke mana saat terjadi kebakaran. Artinya, simulasi dan pelatihan evakuasi belum berjalan maksimal. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Deni.
Komisi III DPRD Samarinda, kata Deni, berencana mendorong adanya evaluasi terpadu antara pemerintah daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan pengelola gedung-gedung publik. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa standar keamanan dan sarana penunjang keselamatan telah sesuai regulasi.
“Kami akan meminta laporan dari instansi terkait mengenai sejauh mana kesiapan fasilitas publik di Samarinda dalam menghadapi potensi kebakaran. Ini bukan sekadar tanggung jawab pengelola, tetapi juga pengawasan pemerintah,” tambahnya.
Hingga kini, penyebab kebakaran di Hotel Bumi Senyiur masih diselidiki pihak berwenang. Namun, insiden tersebut menjadi peringatan keras agar seluruh pengelola hotel, pusat perbelanjaan, dan perkantoran tidak mengabaikan aspek keselamatan dan mitigasi bencana.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Jangan tunggu kejadian berikutnya baru bertindak,” pungkas Deni.
Pewarta : Yana Editor : Awang @2025
