KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mempercepat evaluasi realisasi anggaran menjelang akhir tahun. Dalam rapat evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bupati dan Wakil Bupati meminta seluruh OPD menjaga komitmen untuk menuntaskan kegiatan sesuai target tahun berjalan.
Sekda Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa sebagian besar OPD menyanggupi realisasi kegiatan di atas 90 persen, sejalan dengan target kinerja 2024 sebesar 92,5 persen. Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut sangat bergantung pada penyaluran anggaran dari pemerintah pusat.
“Hampir semua OPD menyatakan mampu mencapai target di atas 90 persen, mengacu pada target capaian kinerja 92,5 persen,” ujar, Sabtu (15/11/2025).
Meski optimis, Sunggono mengungkapkan kekhawatiran karena hingga November, anggaran yang masuk baru sekitar Rp6,9 triliun dari total hak daerah Rp11,3 triliun. Kondisi ini berpotensi menghambat penyelesaian berbagai kegiatan terutama proyek fisik.
Menurutnya, jika penyaluran tidak sesuai yang diharapkan, sejumlah kegiatan terancam tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
“Kami khawatir jika hak anggaran tidak disalurkan penuh, banyak kegiatan yang tidak bisa terselesaikan pembayarannya,” tegasnya.
Pemkab Kukar bahkan telah menginstruksikan agar kontrak kegiatan fisik yang berakhir sebelum 20 Desember tidak diberikan perpanjangan waktu. Pemeriksaan progres fisik akan dilakukan langsung berdasarkan capaian nyata di lapangan.
Tindakan itu dilakukan untuk mencegah penumpukan pekerjaan di akhir tahun dan memastikan penggunaan anggaran tetap akuntabel.
“Kontrak fisik yang selesai sebelum 20 Desember langsung dihitung progresnya tanpa perpanjangan waktu,” jelas Sunggono.
Selain itu, Bupati juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan administrasi dihentikan di awal minggu pertama Desember. Langkah ini diambil agar tidak ada transaksi baru yang berisiko tidak terbayarkan.
Pengetatan ini merupakan langkah antisipasi atas kekhawatiran penyaluran anggaran yang terlambat.
“Kegiatan administrasi sudah kami tutup lebih awal agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak bisa dibayarkan,” ungkapnya.
Untuk mencari kejelasan mengenai hak anggaran yang belum masuk, Pemkab Kukar melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait. Bupati, Sekda, dan Kepala BPKD telah melakukan roadshow ke Jakarta.
Upaya ini diharapkan mempercepat realisasi anggaran agar pelaksanaan kegiatan tidak terganggu.
“Kami sudah roadshow ke Kemenkeu, Kemendagri, hingga Dirjen Keuangan Daerah untuk memastikan hak anggaran Kukar bisa segera disalurkan,” tutupnya.
ADV Bagian Prokompim Kukar Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2025
