KUMALANEWS.ID, SAMARINDA – Semangat Trisakti Bung Karno dinilai masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjawab tantangan pembangunan daerah di tengah pesatnya perkembangan zaman. Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda” yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Samarinda di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Jalan Abdul Wahab Syahranie Nomor 101, Samarinda, Minggu (21/6/2026).
Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno 2026 tersebut menjadi ruang dialog antara berbagai elemen masyarakat. Hadir dalam forum itu unsur pemerintah, akademisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, insan pers, anggota legislatif, hingga masyarakat umum untuk membahas implementasi ajaran Trisakti dalam pembangunan Kota Samarinda, khususnya melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Diskusi yang dipandu Frida sebagai moderator menghadirkan empat narasumber, yakni Ketua PWI Kalimantan Timur Abdurrahman Amin, Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah, Perwakilan DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur Eko Priyo Utomo, serta Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Hairul Anwar.
Dalam pemaparannya, Eko Priyo Utomo menjelaskan bahwa Trisakti Bung Karno yang menitikberatkan pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan tetap relevan sebagai arah pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan masyarakat menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan.
“Partisipasi publik adalah wujud nyata kedaulatan politik,” ujar Eko.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan. Aspirasi warga, mulai dari tingkat kelurahan hingga pembahasan program yang masuk dalam APBD, dinilai harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan daerah.
Eko mengatakan, pembangunan yang benar-benar berpihak kepada rakyat hanya dapat diwujudkan apabila masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Pada aspek ekonomi, ia menilai prinsip berdikari harus diwujudkan melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda perlu terus memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kualitas pelatihan, mendorong digitalisasi usaha, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM.
“Berdikari berarti memperkuat potensi daerah sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan ekonomi kerakyatan tidak hanya akan meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat.
Sementara itu, dalam bidang kebudayaan, Eko mengingatkan agar pembangunan fisik dan modernisasi kota tidak mengabaikan identitas budaya lokal. Menurutnya, kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan upaya melestarikan nilai-nilai budaya yang menjadi karakter masyarakat Samarinda.
“Kemajuan jangan sampai menghilangkan jati diri,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Eko menekankan bahwa semangat Trisakti juga harus tercermin dalam penyusunan APBD. Ia menilai anggaran daerah semestinya lebih difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi keuangan daerah, tetapi juga menjadi alat perjuangan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Eko juga mengajak generasi muda mengambil peran lebih besar dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Trisakti di era digital. Ia menilai kaum muda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan melalui inovasi, penguasaan teknologi, peningkatan literasi digital, serta partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Di sisi lain, ia mengakui implementasi Trisakti di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan ekonomi, derasnya arus globalisasi, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses pembangunan.
Karena itu, Eko menegaskan diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, media massa, maupun masyarakat luas agar nilai-nilai Trisakti dapat diwujudkan secara nyata.
“Kolaborasi menjadi kunci mewujudkan pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan, tanggapan, dan gagasan dari peserta. Melalui forum tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda berharap semangat Trisakti Bung Karno tidak hanya dipahami sebagai konsep ideologis, tetapi juga menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kemandirian daerah, serta menjaga identitas budaya di tengah perkembangan zaman.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
