Menu ✖

Mode Gelap
Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

BERITA DAERAH · 23 Nov 2025 11:00 WITA ·

Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas Utama Pembangunan di Pedalaman dan Pesisir Kutai Timur


 Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas Utama Pembangunan di Pedalaman dan Pesisir Kutai Timur Perbesar

KUMALANEWS.ID, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dan DPRD Kutim menegaskan komitmen kuat mereka untuk menjadikan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama. Penegasan ini merupakan upaya nyata dalam mencapai pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, pedalaman, pesisir, dan perbatasan yang selama ini masih menghadapi kesulitan akses.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, berulang kali menyatakan bahwa infrastruktur adalah fondasi kemakmuran dan kunci vital untuk mengelola sumber daya daerah serta memutus rantai ketertinggalan. Oleh karena itu, pembangunan kini tidak lagi hanya terpusat di ibu kota kabupaten, melainkan secara adil menyasar wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.

Fokus utama pembangunan dasar meliputi konektivitas dan layanan dasar. Di sektor konektivitas, prioritas diberikan pada pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan (Bina Marga) yang dianggap sebagai urat nadi ekonomi, serta infrastruktur perhubungan lainnya seperti pelabuhan. Sementara untuk layanan dasar, Pemkab gencar mengupayakan pemerataan akses listrik 24 jam, penyediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan, serta perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Untuk memastikan proyek skala besar ini dapat tuntas secara efektif dan efisien, Pemkab dan DPRD telah menyepakati alokasi dana yang signifikan melalui skema Multi Years Contract (MYC), di mana dana dialokasikan untuk sektor Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Perhubungan. Keputusan ini diambil agar proyek di daerah terpencil tidak lagi tertunda, sejalan dengan desakan anggota DPRD yang menuntut agar daerah yang mengalami ketertinggalan harus menjadi sasaran utama dari setiap alokasi anggaran, demi keadilan pembangunan bagi seluruh warga Kutim.

 

ADV Diskominfo SP Kutim
Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Andi Harun Keberatan Pendapatan Samarinda Dipangkas Rp209,68 Miliar, Minta Pemprov Kaltim Kaji Ulang

19 November 2026 - 21:30 WITA

r99

DPRD Kukar Dorong Pencabutan HGU Eks Kalpataru, Hak Masyarakat Harus Dilindungi

19 November 2026 - 21:00 WITA

r93

Anhar Minta Pemprov Kaltim Transparan soal Penyesuaian DBH, Samarinda Berpotensi Kehilangan Rp209 Miliar

19 November 2026 - 20:30 WITA

r96

Perkebunan Karet di Kukar Terus Menyusut, Petani Mulai Beralih ke Kelapa Sawit

19 November 2026 - 20:00 WITA

r91

Viktor Yuan Soroti DBH Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Siapkan Langkah Persuasif hingga RDP

19 November 2026 - 19:30 WITA

r95

Disbun Kukar Tertibkan Arsip Lama, Pemusnahan Dilakukan Bertahap Sesuai Aturan

19 November 2026 - 19:00 WITA

r92
Trending di BERITA DAERAH