KUMALANEWS.ID, KUTAI KARTANEGARA – Plt Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara, Pujianto, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar tetap mempertahankan kebijakan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi guru, berbeda dengan beberapa daerah lain yang melakukan pemotongan.
Pujianto menjelaskan bahwa TPP di Kukar diberikan berdasarkan zona wilayah dan jenjang jabatan guru. Guru yang bertugas di daerah terpencil dengan jabatan tinggi dapat membawa pulang pendapatan mendekati Rp20 juta per bulan, hampir setara dengan penghasilan pejabat struktural di pemerintah kabupaten.
“Ini bukti komitmen Bupati Kukar terhadap kesejahteraan guru. Kita ingin memastikan guru tetap termotivasi untuk memberikan layanan pendidikan terbaik,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Kebijakan ini dianggap penting karena Kutai Kartanegara memiliki jumlah guru terbesar di Kalimantan Timur, sehingga kesejahteraan mereka berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. Guru-guru yang sudah memiliki jabatan tinggi dan bertugas di kecamatan jauh tetap menerima TPP di atas Rp12 juta, meski nominalnya lebih kecil dibandingkan guru di wilayah terpencil dengan jabatan tinggi.
Menurut Pujianto, kebijakan TPP ini juga menjadi daya tarik bagi guru untuk bertugas di wilayah yang sulit dijangkau, sehingga membantu Disdikbud Kukar menjaga distribusi tenaga pendidik.
“Dengan tunjangan yang layak, guru tetap semangat dan tidak terkendala motivasi finansial,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa komitmen ini didukung penuh oleh Bupati Kukar, baik yang lama maupun yang saat ini menjabat, dan menjadi salah satu fokus utama pengelolaan pendidikan di daerah. Selain TPP, dukungan lain seperti pelatihan dan fasilitas sekolah terus diberikan untuk memperkuat kualitas pendidikan.
“Semua kebijakan ini bagian dari strategi kami meningkatkan mutu pendidikan Kukar, agar guru dan siswa bisa merasakan manfaat secara nyata,” pungkas Pujianto.
ADV Disdikbud Kukar Pewarta : Indirwan Editor : Fairuzzabady @2025
